WASHINGTON — Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok yang dipicu perang di Timur Tengah.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan tekanan paling besar dirasakan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika sub-Sahara. Ia juga memperingatkan penutupan Selat Hormuz berpotensi memperparah gangguan pasokan, bahkan jika konflik segera berakhir.
Dalam pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington, Georgieva memperkirakan kebutuhan pembiayaan tambahan secara global dapat mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar. Menurutnya, dana tersebut bisa dipenuhi melalui program pinjaman baru maupun penambahan fasilitas dari sekitar 39 program pembiayaan yang saat ini sudah berjalan.
IMF belum menyebut negara-negara yang akan mengajukan bantuan. Namun lembaga itu menilai jumlah pemohon berpeluang terus bertambah. Kepala strategi IMF Christian Mummsen menyampaikan estimasi kebutuhan pembiayaan tersebut masih bersifat awal dan dapat meningkat seiring pembahasan dengan negara anggota.
Georgieva juga menyoroti risiko gangguan fisik pada rantai pasok, terutama bagi negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak, gas, dan bahan baku dari kawasan Teluk. Ia menekankan dampak gangguan tidak akan cepat hilang karena distribusi energi global bergantung pada kapal tanker yang bergerak lambat dan membutuhkan waktu berminggu-minggu.
IMF sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sebesar 3,1%. Namun dalam skenario terbaru, IMF melihat risiko penurunan menjadi sekitar 2,5% jika harga minyak bertahan tinggi, dan bahkan bisa mendekati 2% dalam skenario terburuk yang mengarah pada resesi global. Ekonom utama IMF Pierre-Olivier Gourinchas menilai perekonomian dunia kini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dibanding perkiraan awal.
Untuk meredam dampak krisis energi, IMF mendorong negara-negara menghemat penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak, antara lain melalui kebijakan seperti transportasi publik gratis sementara. Meski demikian, IMF mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan subsidi energi secara luas karena dapat memperpanjang tekanan harga dan memicu inflasi.
Direktur urusan fiskal IMF Rodrigo Valdes menegaskan subsidi bahan bakar yang menyeluruh berisiko memperburuk inflasi serta mengganggu distribusi pasokan global.
