Ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina terus bereskalasi dan kian mendisrupsi rantai pasok dunia. Pelaku industri di dalam negeri menghadapi ketidakpastian karena pasokan sejumlah bahan baku terganggu, harga komoditas melonjak, serta transaksi dagang tersendat menyusul sanksi ekonomi negara-negara Barat terhadap Rusia.

Industri pangan berburu gandum alternatif

Salah satu sektor yang terdampak adalah industri makanan dan minuman yang cukup bergantung pada gandum dari Ukraina. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2021 Indonesia mengimpor 3,07 juta ton gandum dari Ukraina atau 26,78 persen dari total impor gandum saat itu.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman memperkirakan pasokan gandum masih tersedia hingga Mei 2022. Karena itu, sejauh ini produksi belum terganggu dan kenaikan harga produk olahan gandum masih dapat ditekan. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak akan bertahan lama.

Pelaku industri kini mencari sumber gandum alternatif dari negara lain untuk menjaga kecukupan pasokan yang diperkirakan segera menipis. Upaya itu dilakukan di tengah lonjakan harga gandum dunia yang pada Maret 2022 mencapai 486,3 dollar AS per metrik ton, naik dari 289,3 dollar AS per metrik ton pada tahun sebelumnya.

Menurut Adhi, pencarian sumber alternatif juga menghadapi kendala karena kerja sama karantina dengan sejumlah negara penghasil gandum dan produk hortikultura lain—seperti India, Romania, dan Bulgaria—telah habis masa berlakunya. Kondisi ini menjadi hambatan, terutama karena impor gandum dari India selama ini diandalkan sebagai pengganti pasokan dari Ukraina berkat harga yang dinilai lebih murah.

Di tengah stok yang menipis, banyak pelaku industri disebut belum dapat mengimpor gandum dari India. Adhi berharap pemerintah merespons situasi tersebut dengan sense of crisis dan segera berkomunikasi dengan negara-negara terkait agar ada pengecualian, sehingga hambatan ketersediaan bahan baku tidak bertambah.

Telekomunikasi terdampak kelangkaan cip semikonduktor

Kelangkaan bahan baku juga dirasakan sektor telekomunikasi. Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini menyebut konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kelangkaan cip semikonduktor, komponen penting dalam produksi kartu SIM.

Dian menjelaskan, serangan Rusia ke Ukraina membuat produksi gas neon oleh dua perusahaan asal Ukraina, Ingas dan Cryoin, berhenti. Kedua perusahaan tersebut memasok sekitar 45–50 persen kebutuhan gas neon untuk manufaktur dunia. Gas neon dibutuhkan untuk laser yang digunakan dalam produksi cip semikonduktor.

Situasi itu, menurut Dian, diperburuk oleh kebijakan China sebagai pemasok cip semikonduktor yang memprioritaskan produksi untuk kebutuhan domestik menyusul kelangkaan gas neon. Ia menyebut, dua minggu sejak invasi Rusia, cip semikonduktor di pasar global langsung menjadi langka.

Sejumlah sektor pengguna cip semikonduktor kini melakukan diversifikasi rantai pasok dan menjajaki produsen asal India. Dian juga berharap situasi ini menjadi momentum untuk mengembangkan sektor cip semikonduktor nasional agar industri dalam negeri tidak mudah terganggu ketika terjadi disrupsi logistik global.

Sanksi dan hambatan transaksi dengan Rusia

Selain persoalan pasokan, sanksi ekonomi negara-negara Barat terhadap Rusia turut berimbas pada transaksi perdagangan. Pemblokiran bank Rusia dari sistem jejaring keuangan internasional Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menyulitkan transaksi ekspor-impor dengan pelaku usaha asal Rusia.

Ketua Bidang Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia Johnny Darmawan mengatakan transaksi masih bisa dilakukan, tetapi lebih sulit karena harus menggunakan sistem keuangan lain yang cakupannya lebih terbatas atau melalui perbankan negara lain sebagai pihak ketiga. Menurutnya, meski Indonesia tidak ikut menjatuhkan sanksi, hambatan muncul karena keterbatasan sistem pembayaran.

Dilema eksportir nanas kaleng

Kendala transaksi tersebut dirasakan PT Great Giant Pineapple, produsen buah kaleng yang sejak 2017 mengekspor nanas kaleng ke Rusia. Direktur External Affairs PT Great Giant Pineapple Welly Soegiono mengatakan, saat perang permintaan nanas kaleng dari Rusia meningkat dari biasanya 27 kontainer atau sekitar 459 ton menjadi 100 kontainer atau setara 1.700 ton.

Namun, ia menghadapi dilema untuk melanjutkan ekspor. Pertama, ada kekhawatiran perusahaan akan ikut terkena “sanksi” dari negara Barat bila tetap bertransaksi dengan Rusia. Kedua, kendala logistik karena sulit memperoleh kapal yang bersedia mendekati area perang. Ketiga, kerumitan pembayaran di luar instrumen SWIFT.

Welly menyampaikan pelaku usaha membutuhkan kepastian dari pemerintah terkait kejelasan hubungan dagang dengan Rusia. Ia menyebut tidak keberatan bila ekspor ke Rusia untuk sementara dibatasi selama ada instruksi yang jelas, termasuk mekanisme pengalihan dan pengembalian uang muka yang sudah dibayar.

Industri besi dan baja menghindari bahan baku dari Rusia

Ketegangan geopolitik juga berdampak pada industri besi dan baja yang mengimpor bahan baku dari Rusia. Mengutip data BPS, komoditas besi dan baja menjadi impor tertinggi dari Rusia sepanjang 2021 dengan nilai 447 juta dollar AS atau setara Rp 6,42 triliun (kurs Rp 14.730 per dollar AS).

Ketua Umum Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan pelaku industri untuk sementara menghindari pembelian besi baja dari Rusia dan Ukraina serta mencari sumber bahan baku dari negara lain. Ia menyebut bahan baku dari Rusia dikenal antara lain berupa iron ore (bijih besi) dan coking coal, yang untuk sementara dihindari.

Silmy menilai industri perlu cermat menata ulang strategi impor dan ekspor di tengah kondisi global yang tidak pasti. Ia juga mencontohkan, setelah Eropa mengeluarkan paket sanksi keempat berupa larangan impor besi dan baja Rusia, ekspor Krakatau Steel ke Eropa mencatat rekor bulanan tertinggi sejak perseroan berdiri. Menurutnya, konflik ini membuka kesempatan bagi Indonesia mengisi pasar Eropa.

Pemerintah memantau pasokan, diversifikasi berisiko menaikkan harga

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto menyatakan industri memiliki resiliensi dan fleksibilitas untuk menavigasi dinamika global. Menurutnya, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sumber bahan baku dan telah lama menjajaki pasokan dari negara lain, termasuk memperluas pasar ekspor nontradisional.

Eko mengatakan pemerintah memantau ketersediaan bahan baku industri setiap hari pada sektor yang paling terdampak disrupsi rantai pasok. Lobi diplomasi juga dilakukan untuk menjajaki sumber bahan baku alternatif.

Namun, ia mengingatkan diversifikasi rantai pasok dapat berkonsekuensi pada kenaikan harga produk akhir. Sebagai contoh, Ukraina selama ini diandalkan sebagai penghasil gandum dengan harga termurah. Jika impor dialihkan ke negara lain seperti Australia, biaya produksi dapat naik karena harga gandum lebih mahal. Meski demikian, ia menekankan pasokan tetap harus terjaga, sementara kenaikan harga dinilai sulit dihindari karena dinamika harga global sedang tinggi.

Perlu keseimbangan kebijakan untuk menjaga daya beli

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, untuk menghadapi eskalasi tensi geopolitik, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah inflasi melampaui target Bank Indonesia di kisaran 2–4 persen pada 2022. Ia menambahkan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif diperlukan agar perekonomian tetap prudent dan inflasi tidak meningkat lebih tinggi.