Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh zona Indonesia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono, mengatakan harga beras di sejumlah wilayah telah melampaui harga eceran tertinggi (HET).
"Ini beras saya kira sudah menjadi perhatian kita semua dan sudah diambil langkah-langkah. Tapi intinya kita perlu melihat bahwa memang baik di zona 1, 2, maupun 3 ini harganya cukup jauh di atas harga eceran tertinggi," ujar Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Edy menyebut disparitas harga paling tajam terjadi di zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua. Menurutnya, selisih harga di zona ini terhadap HET dapat mencapai sekitar 40%.
Adapun di zona lain, jarak harga terhadap batasan HET juga masih tinggi. Ia menyampaikan, di zona 1 selisihnya sekitar 14% dan di zona 2 sekitar 13%. Edy menilai kondisi tersebut menunjukkan disparitas antarwilayah yang besar.
Ia juga memaparkan bahwa wilayah dengan harga beras tertinggi sebagian besar berada di zona 3, dengan kisaran harga mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, Edy menyoroti pengecualian di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang termasuk zona 2.
"Dalam kesempatan ini, kami ingin minta perhatian khusus kepada Bapak-Ibu dari Kabupaten Mahakam Ulu. Harga berasnya rata-rata hampir mencapai Rp20.000 per kg, sedangkan di sekitar Mahakam Ulu tidak seperti itu," kata Edy.
Pemerintah, lanjut Edy, akan terus mendorong penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog atas penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas), selain bantuan pangan beras. Namun, ia menilai realisasi penyaluran SPHP masih belum optimal.
"Sampai minggu lalu itu kami monitor dari laporan teman-teman Badan Pangan, realisasinya masih belum terlalu besar. Kalau ada kendala mungkin segera kita bicarakan nanti di dalam rapat khusus untuk melakukan percepatan," ujarnya.
Untuk mempercepat distribusi beras SPHP, Edy menambahkan bahwa rapat koordinasi mingguan secara daring akan digelar. Ia menyebut, berdasarkan pemantauan, terdapat penurunan harga di sembilan provinsi, sementara di 15 provinsi harga masih meningkat.
"Tapi intinya, penyaluran beras SPHP ini perlu kita terus untuk melakukan percepatan," pungkasnya.
