Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap sektor industri dan dunia usaha nasional. Ketegangan geopolitik dinilai memicu gejolak pada pasar keuangan dan komoditas global, yang kemudian menekan perekonomian domestik.
Mengawali pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS), sebelum ditutup pada posisi Rp 16.974 per dolar AS pada Senin (9/3/2026). Pada saat yang sama, harga acuan minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent melonjak hingga menembus US$ 100 per barel, yang berpotensi menambah tekanan bagi sektor industri di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak terhadap industri nasional, terutama melalui kenaikan harga minyak mentah, peningkatan biaya logistik, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Tekanan tersebut disebut paling terasa pada sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar global, baik dari sisi bahan baku maupun pasar ekspor.
Menurut Saleh, industri yang masih mengandalkan impor bahan baku seperti petrokimia, plastik, pupuk, serta sejumlah subsektor logam dan kimia berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi dan potensi gangguan rantai pasok global. Sementara itu, sektor industri berorientasi ekspor juga berisiko terdampak apabila terjadi gangguan pada jalur logistik internasional atau pelemahan permintaan di pasar global.
Sejumlah pelaku usaha disebut mulai melaporkan dampak awal. Salah satunya berasal dari industri nikel yang menghadapi potensi gangguan pasokan sulfur, yang selama ini banyak diimpor dari kawasan Timur Tengah untuk kebutuhan proses pemurnian. Secara umum, sektor yang paling rentan adalah industri dengan keterkaitan kuat pada rantai pasok global, baik karena ketergantungan terhadap bahan baku impor maupun orientasi ekspor yang besar.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menambahkan bahwa tekanan tidak hanya dirasakan oleh sektor yang memiliki hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah. Menurutnya, sektor yang sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, serta biaya pengiriman internasional juga ikut terdampak.
Erwin menyebut subsektor yang paling rentan antara lain petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan yang bergantung pada impor bahan penolong. Ia menilai kondisi ini bukan semata ancaman jangka pendek, melainkan pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama pada energi, bahan baku antara, dan biaya logistik global.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$ 100 per barel sebagai perhatian serius. Ia menyebut level harga tersebut merupakan yang tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pada 2022. Dalam satu minggu terakhir, harga minyak mentah Brent tercatat melonjak sekitar 42%, sementara dalam sebulan terakhir kenaikannya mencapai lebih dari 64%.
Shinta menilai lonjakan tajam dalam waktu singkat menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha. Meski demikian, ia menyebut sebagian pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan. Namun, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan mekanisme penerusan biaya (price pass-through mechanism), yakni sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.
Menurut Shinta, pada beberapa sektor penyesuaian tarif atau harga mulai dipertimbangkan secara selektif, terutama apabila tekanan biaya berlangsung cukup lama. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok.
Dalam menghadapi eskalasi geopolitik, Erwin menilai pelaku industri perlu menjalankan mitigasi dalam tiga level strategi. Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna mengurangi risiko pasokan.
Kedua, perusahaan perlu memperkuat efisiensi operasional serta perlindungan margin usaha melalui renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian persediaan yang lebih disiplin, hingga penerapan strategi lindung nilai untuk kebutuhan valuta asing maupun bahan baku strategis. Erwin menilai perusahaan yang memiliki fleksibilitas sumber pasokan, cadangan likuiditas, serta disiplin pengendalian biaya akan lebih siap menghadapi tekanan pasar. Ia juga menyebut lonjakan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk tercatat meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Ketiga, Kadin menilai perlunya koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak berubah menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil. Erwin menekankan dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda.
Erwin menyampaikan harapan agar pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi dan bahan baku, memperkuat cadangan strategis, menjaga stabilitas makro, serta menyediakan ruang insentif yang memadai bagi industri yang paling terdampak. Sementara itu, Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan kemungkinan menyiapkan langkah antisipasi berupa penguatan efisiensi energi dan operasional, diversifikasi sumber energi, serta percepatan transisi menuju energi alternatif yang lebih stabil dari sisi harga.
Selain itu, dunia usaha juga disebut akan memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar lebih adaptif menghadapi volatilitas harga komoditas global. Dari sisi kebijakan, pelaku usaha berharap pemerintah menjaga stabilitas kebijakan dan kepastian regulasi yang dinilai penting bagi keputusan investasi maupun operasional di tengah ketidakpastian global. Beberapa langkah yang dinilai dapat membantu industri antara lain memastikan stabilitas pasokan energi domestik, menjaga kelancaran distribusi bahan bakar, serta memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional.
Saleh menekankan situasi saat ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan industri nasional. Kadin berharap pemerintah memberi dukungan kebijakan untuk membantu pelaku industri menghadapi lonjakan biaya produksi, termasuk melalui insentif fiskal maupun kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya logistik dan energi. Dengan dukungan tersebut, ia berharap industri nasional tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas harga, serta daya saing di pasar global di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi.
