Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap sektor industri dan dunia usaha di Indonesia. Pada awal pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp 17.000 sebelum ditutup di posisi Rp 16.974 per dolar AS pada Senin (9/3/2026).

Di saat yang sama, harga acuan minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent dilaporkan kompak melonjak melampaui US$ 100 per barel. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah tekanan biaya bagi pelaku usaha, terutama melalui kenaikan harga energi, biaya logistik, dan pelemahan kurs.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan eskalasi konflik mulai memberikan tekanan terhadap industri nasional. Menurutnya, dampak paling terasa terjadi pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar global, baik dari sisi bahan baku maupun pasar ekspor.

Saleh menyebut industri yang masih mengandalkan impor bahan baku—seperti petrokimia, plastik, pupuk, serta beberapa subsektor logam dan kimia—berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi dan potensi gangguan rantai pasok global. Sementara itu, sektor berorientasi ekspor juga berisiko terdampak jika terjadi gangguan jalur logistik internasional maupun pelemahan permintaan di pasar global.

Ia menambahkan, sejumlah pelaku usaha mulai melaporkan dampak awal. Salah satunya industri nikel yang menghadapi potensi gangguan pasokan sulfur, yang banyak diimpor dari kawasan Timur Tengah untuk proses pemurnian.

Dari Kadin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah, Erwin Aksa, menilai tekanan tidak hanya dirasakan oleh sektor yang memiliki hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah. Menurutnya, sektor yang sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, dan freight cost juga ikut terdampak.

Erwin merinci sejumlah subsektor yang dinilai paling rentan, antara lain industri petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan yang berbasis impor bahan penolong. Ia menilai situasi ini menjadi pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama pada energi, bahan baku antara, dan biaya logistik global.

Terpisah, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$ 100 per barel sebagai perhatian serius bagi dunia usaha. Ia menyebut level tersebut merupakan yang tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia–Ukraina pada 2022.

Shinta menyampaikan, dalam satu minggu terakhir harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 42%, dan dalam sebulan terakhir meningkat lebih dari 64%. Menurutnya, lonjakan tajam dalam waktu singkat menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha.

Meski demikian, Shinta mengatakan sebagian pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan. Namun, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan mekanisme price pass-through, yakni sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.

Ia menambahkan, pada beberapa sektor, penyesuaian tarif atau harga mulai dipertimbangkan secara selektif bila tekanan biaya berlangsung cukup lama. Selain itu, sejumlah perusahaan melakukan efisiensi internal, seperti optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok.

Dalam menghadapi eskalasi geopolitik, Erwin menilai mitigasi perlu dilakukan di tiga level strategi. Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke Amerika Serikat untuk mengurangi risiko pasokan.

Kedua, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional dan perlindungan margin, antara lain melalui renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian persediaan yang lebih disiplin, serta lindung nilai yang lebih terukur untuk kebutuhan valas maupun bahan baku strategis. Erwin menilai, dalam situasi volatil, perusahaan yang lebih siap umumnya memiliki fleksibilitas sourcing, cadangan likuiditas, dan disiplin pengendalian biaya yang kuat. Ia juga menyinggung adanya peningkatan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk dalam beberapa hari terakhir.

Ketiga, Kadin menilai perlu ada koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak berlanjut menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil. Erwin menekankan pentingnya kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda.

Kadin berharap pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi dan bahan baku, memperkuat cadangan strategis, menjaga stabilitas makro, serta menyediakan ruang insentif yang memadai bagi industri yang paling terdampak.

Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan biasanya menyiapkan langkah kontinjensi. Di antaranya memperkuat efisiensi energi dan operasional untuk menekan biaya produksi, melakukan diversifikasi sumber energi termasuk mempercepat transisi ke energi yang lebih efisien atau alternatif yang lebih stabil dari sisi harga, serta memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar lebih adaptif terhadap volatilitas harga komoditas global.

Dari sisi kebijakan, dunia usaha berharap pemerintah menjaga stabilitas kebijakan dan kepastian regulasi, karena dinilai penting dalam pengambilan keputusan investasi dan operasional di tengah volatilitas global. Langkah yang dinilai dapat membantu industri mencakup stabilitas pasokan energi domestik, kelancaran distribusi bahan bakar, serta kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional. Selain itu, percepatan pengembangan energi alternatif dan peningkatan efisiensi sistem transportasi nasional disebut sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak global.

Saleh menutup dengan menekankan bahwa situasi saat ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan industri nasional. Kadin berharap adanya dukungan kebijakan untuk membantu pelaku industri menghadapi lonjakan biaya produksi, termasuk insentif fiskal maupun kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya logistik dan energi, agar industri tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas harga, dan daya saing di pasar global.