Sejarah kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998) kerap digambarkan bergerak dari krisis menuju stabilitas, sebelum akhirnya kembali runtuh akibat krisis. Pada era pemerintahan Soeharto, sejumlah kebijakan ekonomi dijalankan untuk memulihkan kondisi awal yang berat, mulai dari program stabilisasi dan rehabilitasi, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), hingga rumusan arah pembangunan melalui Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan Ekonomi.
Latar Krisis Ekonomi Menjelang Orde Baru
Sebelum Orde Baru terbentuk, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an di bawah pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno. Saat itu diterapkan sistem ekonomi terpimpin, turunan dari Demokrasi Terpimpin, yang juga dianut negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Cina.
Dalam penjelasan Boediono dalam Ekonomi Indonesia (2017), ekonomi terpimpin menempatkan negara sebagai pihak yang “memimpin” ekonomi nasional melalui jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor utama, berdasarkan satu rencana nasional yang komprehensif. Sementara Emil Salim dalam tulisan Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: 1966-1982 (2005) menyebutkan, sistem tersebut sangat bergantung pada orientasi politik otoritas penguasa, sehingga pembangunan tidak berkembang sepenuhnya karena uang negara lebih banyak diarahkan bukan untuk kepentingan ekonomi.
Pada periode itu, Sukarno menolak bantuan dari Amerika Serikat dan memerintahkan Indonesia menarik diri dari keanggotaan IMF serta Bank Dunia. Data Bank Indonesia (BI) dalam “History of Monetary Period 1959-1966” mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) sepanjang 1960-1965 sangat rendah, sementara inflasi melonjak hingga 635 persen pada 1966. Investasi juga merosot tajam.
Di tengah tekanan ekonomi, anggaran belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Pembengkakan anggaran disebut banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek politik pemerintah, termasuk proyek mercusuar seperti penyelenggaraan Asian Games 1962 serta pembangunan Monumen Nasional (Monas), Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan proyek lainnya.
Situasi politik dan ekonomi memburuk setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Peristiwa ini menjadi awal berakhirnya rezim Sukarno, yang kemudian diambil alih oleh Soeharto sejak 1966.
Program Pemulihan Ekonomi di Awal Orde Baru
Setelah mengendalikan kekuasaan tertinggi dan membentuk rezim Orde Baru, misi utama pemerintahan Soeharto adalah memulihkan ekonomi dan membangun negara melalui program jangka pendek dan jangka panjang.
Program jangka pendek yang dijalankan adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ditujukan untuk menekan inflasi yang pada 1966 disebut mencapai 650 persen, dilakukan dengan menyeimbangkan anggaran belanja negara serta memperbanyak pinjaman luar negeri. Adapun rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan memperbaiki sarana prasarana dan alat produksi yang rusak secara fisik, serta menjamin keamanan investor asing di Indonesia.
Repelita: Program Jangka Panjang Pembangunan
Setelah stabilisasi dan rehabilitasi dinilai berhasil, Orde Baru melanjutkan program jangka panjang sejak 1969 melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berjalan selama lima periode.
- Repelita I (1969-1973): berfokus pada rehabilitasi prasarana penting serta pengembangan iklim usaha dan investasi.
- Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984): menekankan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan, dengan fokus pada sektor pertanian dan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku.
- Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994): mempertahankan capaian sebelumnya dan mulai bergerak pada sektor industri, terutama industri barang ekspor, industri penyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang mampu menghasilkan mesin-mesin industri.
Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan
Selain Repelita, arah kebijakan ekonomi Orde Baru juga dirumuskan dalam Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan Ekonomi.
Trilogi Pembangunan
- Stabilitas nasional yang dinamis
- Pertumbuhan ekonomi tinggi
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
8 Jalur Pemerataan Ekonomi
- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan).
- Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pemerataan pembagian pendapatan.
- Pemerataan kesempatan kerja.
- Pemerataan kesempatan berusaha.
- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita.
- Pemerataan penyebaran pembangunan.
- Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Krisis 1997-1998 dan Akhir Orde Baru
Meski pemerintahan Orde Baru sempat membawa kondisi ekonomi yang relatif stabil setelah keluar dari krisis awal, perjalanan tersebut tidak berakhir mulus. Pada 1997-1998, krisis melanda kawasan Asia dan Indonesia termasuk negara yang terdampak.
Dalam periode yang sama, pemerintahan Soeharto menghadapi gelombang perlawanan dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan di berbagai bidang. Pada 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari kekuasaan. Berakhirnya kepemimpinan tersebut menandai tamatnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi.
