Kementerian Keuangan mengusulkan peningkatan subsidi premi asuransi pertanian hingga maksimal 95% bagi rumah tangga miskin. Usulan ini tercantum dalam draf penyesuaian kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan dukungan anggaran negara serta perbaikan mekanisme pelaksanaan untuk mendorong pengembangan pasar asuransi pertanian yang lebih kuat.
Dalam evaluasi setelah fase percontohan dan penerapan resmi, asuransi pertanian di Vietnam dinilai telah menunjukkan sejumlah hasil positif, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Partisipasi produsen pertanian disebut belum tinggi karena tingkat kesadaran yang terbatas dan kendala finansial. Di sisi lain, perusahaan asuransi juga menghadapi tantangan karena bisnis ini berisiko tinggi, dipengaruhi pola cuaca yang sulit diprediksi, serta menuntut kapasitas keuangan kuat dan jaringan distribusi yang luas.
Saat ini, mayoritas peserta asuransi pertanian masih berasal dari kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin, sementara partisipasi individu lain serta organisasi produksi pertanian masih rendah. Karena itu, penyempurnaan kerangka hukum yang transparan dan peningkatan dukungan anggaran dipandang sebagai prasyarat untuk memperluas cakupan program.
Salah satu poin utama dalam draf tersebut adalah penyesuaian dan peningkatan subsidi premi asuransi dengan penekanan pada aspek kesejahteraan sosial. Rinciannya, rumah tangga miskin diusulkan menerima subsidi hingga 95% dari premi; rumah tangga hampir miskin dan individu lainnya 50%; serta organisasi produksi pertanian 30%.
Selain subsidi, draf juga menambahkan mekanisme yang memungkinkan lembaga kredit meminjamkan sebagian premi asuransi yang seharusnya ditanggung petani. Dalam skema ini, kontrak asuransi dapat diperlakukan sebagai jaminan pinjaman, sehingga diharapkan membuka peluang lebih besar bagi petani untuk mengakses polis asuransi.
Dalam hal desentralisasi pelaksanaan, draf mengusulkan pemberian otonomi kepada Komite Rakyat provinsi untuk menentukan wilayah, kelompok sasaran, dan jenis risiko yang akan dicakup. Pendekatan ini ditujukan agar kebijakan lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik produksi di masing-masing daerah.
Dari sisi teknis, draf turut memuat ketentuan mengenai asuransi berbasis indeks cuaca dan penginderaan jauh. Dengan mekanisme ini, pembayaran kompensasi didasarkan pada indikator objektif seperti curah hujan, kecepatan angin, dan data satelit, bukan semata penilaian kerusakan aktual. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian klaim ketika terjadi bencana alam.
Berdasarkan perhitungan awal Kementerian Keuangan, kebutuhan dukungan anggaran negara untuk kebijakan asuransi pertanian diperkirakan sekitar 151,8 miliar VND per tahun. Personel pelaksana di tingkat lokal direncanakan bertugas secara paruh waktu untuk menjaga efisiensi sekaligus efektivitas sistem.
Amandemen kebijakan ini ditujukan tidak hanya untuk mengembangkan pasar asuransi pertanian, tetapi juga untuk mengkonkretkan kebijakan utama terkait pengembangan pertanian, petani, dan wilayah pedesaan hingga 2030. Saat ini, Kementerian Keuangan masih mengumpulkan masukan dari kementerian, sektor, serta 34 provinsi dan kota untuk menyempurnakan berkas, yang ditargetkan diserahkan kepada pemerintah untuk diundangkan pada 2026.
