Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan tengah memperkuat kerja sama dengan Moody’s Ratings dalam upaya meningkatkan peringkat kredit nasional. Dalam pertemuan dengan perwakilan Moody’s, Menteri Keuangan Nguyen Van Thang menegaskan bahwa hubungan kerja sama dengan lembaga pemeringkat tersebut telah dibangun dan dipelihara sejak 2010, sejalan dengan kebijakan integrasi internasional dan peningkatan posisi serta prestise negara.
Menurut Nguyen Van Thang, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengajukan rencana kepada pemerintah mengenai peningkatan peringkat kredit nasional hingga 2030. Targetnya adalah menaikkan peringkat Vietnam dua tingkat menjadi Baa3 berdasarkan skala penilaian Moody’s.
Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan kerangka kebijakan untuk mendukung pasar jasa pemeringkatan kredit domestik. Pada 2024, pemerintah menerbitkan keputusan tentang jasa pemeringkatan kredit yang disebut membentuk kerangka hukum komprehensif bagi aktivitas tersebut. Hingga kini, lima perusahaan telah memperoleh izin untuk beroperasi. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus meninjau dan menyempurnakan aturan, memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran publik agar pelaku usaha dan investor memanfaatkan hasil pemeringkatan kredit dalam mobilisasi dan alokasi modal.
Dalam konteks ruang kebijakan moneter yang dinilai terbatas, Nguyen Van Thang menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal, terutama melalui pengembangan pasar modal, termasuk pasar saham dan obligasi. Ia menyebut regulasi penerbitan obligasi korporasi—baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas—sedang disempurnakan agar selaras dengan praktik internasional. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi perusahaan dengan fondasi keuangan kuat dan proyek yang layak dalam menghimpun pembiayaan jangka menengah dan panjang.
Kementerian Keuangan juga menyampaikan ekspektasi bahwa mulai 2026 penerbitan obligasi swasta akan menjadi lebih dinamis dan efektif, serta berperan sebagai salah satu saluran pendanaan penting bagi perekonomian.
Dalam pembahasan mengenai pasar saham, disebutkan bahwa pada September 2025 FTSE Russell meningkatkan peringkat pasar Vietnam dari pasar frontier menjadi pasar berkembang sekunder. Pemerintah menargetkan pada 2026 kapitalisasi pasar mencapai setidaknya 100% dari PDB. Dalam dua bulan pertama tahun berjalan, kapitalisasi pasar dilaporkan meningkat hampir 5% dan mencapai lebih dari 84% dari PDB. Mengacu pada Strategi Pengembangan Pasar Saham hingga 2030, arah pengembangan pasar ditetapkan agar lebih hijau, berkelanjutan, dan mendekati standar internasional.
Saat ini, Kementerian Keuangan juga memfokuskan kebijakan pada pengembangan pasar obligasi hijau. Upaya yang didorong mencakup penerbitan obligasi pemerintah hijau, obligasi pemerintah daerah hijau, serta obligasi korporasi hijau untuk memperluas sumber daya pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kementerian menyatakan tengah menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara bertahap dalam operasional pasar sekuritas serta meneliti mekanisme untuk menarik partisipasi investor institusional dan individu pada produk keuangan hijau.
Ketua Moody’s Ratings, Michael West, dalam pertemuan tersebut menyampaikan keyakinannya terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang Vietnam. Ia menilai prospek itu didukung oleh pertumbuhan PDB yang mengesankan, hubungan eksternal yang positif, daya saing ekspor, serta daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang stabil. Delegasi Moody’s juga menyoroti ruang fiskal Vietnam yang relatif luas, kapasitas pembayaran utang yang kuat, dan program reformasi yang solid, yang dinilai dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperkuat kredibilitas kredit negara.
Moody’s menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kemitraan dengan Vietnam dalam pengembangan pasar modal dan pasar utang domestik. Bentuk dukungan yang disebutkan antara lain penyempurnaan metodologi pemeringkatan obligasi infrastruktur, pembangunan Kerangka Opini Pihak Kedua (Second Party Opinion/SPO) untuk obligasi berkelanjutan yang selaras dengan sistem klasifikasi hijau Vietnam dan praktik internasional, serta penguatan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan berbagi pengalaman internasional.
Selain itu, Moody’s mengusulkan kajian penerapan persyaratan pemeringkatan kredit wajib untuk setiap penerbitan obligasi individual agar risiko tiap instrumen utang dapat tercermin lebih akurat. Moody’s juga merekomendasikan penyesuaian sejumlah ketentuan terkait konflik kepentingan agar sejalan dengan praktik internasional, serta memastikan independensi dan transparansi dalam kegiatan pemeringkatan kredit.
Di akhir sesi kerja, Nguyen Van Thang menyampaikan apresiasi atas dukungan Moody’s terhadap pengembangan pasar obligasi Vietnam. Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan masukan yang diberikan dan melanjutkan penyempurnaan kebijakan menuju praktik terbaik internasional, dengan penekanan pada pengelolaan risiko yang efektif serta pengembangan pasar modal yang transparan, aman, dan berkelanjutan. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa kerja sama kedua pihak akan terus diperkuat untuk mendukung mobilisasi dan alokasi sumber daya yang efektif bagi pembangunan sosial-ekonomi Vietnam.
