Jakarta - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyoroti dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap pelaku usaha, terutama UMKM di sektor jasa. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi mendorong peningkatan biaya operasional, khususnya bagi usaha yang bergantung pada kendaraan dalam aktivitasnya.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, lonjakan harga minyak mentah dunia dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut, menurutnya, akan menambah beban UMKM jasa seperti logistik dan distribusi.
"Sektor jasa yang contohnya mau enggak mau kan mereka memanfaatkan kendaraan ya. Distribusi pasti kan (terdampak) kalau memang harga minyak ini naik," kata Temmy di Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Temmy menyebut pemerintah berupaya menahan agar BBM subsidi tidak naik. Ia menambahkan, beban subsidi berpotensi meningkat apabila harga minyak mentah bertahan tinggi di kisaran USD 100 per barel.
"Mudah-mudahan APBN kita masih sanggup lah untuk bisa menanggulangi ini. Karena begitu nanti minyak subsidi naik, mau nggak mau pasti akan ada penyesuaian harga," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM bisa berimbas berantai pada sektor jasa dan harga kebutuhan pokok. "Harga bensin naik, pasti harga jasa angkutan naik, jasa distribusi, pasti harga bahan pokok naik semua. Ujung-ujung kan masyarakat yang akan terkena imbasnya," kata Temmy.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi serta menjamin ketersediaan stok BBM subsidi dan non-subsidi dalam kondisi aman. Ia mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak mentah dunia, namun memastikan pada periode Mudik Lebaran 2026 BBM subsidi tidak akan naik dan stok dinyatakan mencukupi.
"Nanti kita lihat ya, yang jelas Hari Raya ini, pikir Hari Raya dulu lah. Hari Raya ini insyaaAllah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, dan cadangan kita enggak ada masalah ya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Bahlil juga meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak benar, terutama terkait isu kenaikan harga BBM subsidi maupun kondisi stok BBM. Ia menegaskan stok 21-23 hari merupakan pola penyimpanan atau buffer stock, bukan berarti BBM akan habis setelah periode tersebut, karena pasokan terus diperbarui melalui produksi lokal maupun impor.
"Jangan dipelintir-pelintir ya. Itu jangan dipelintir-pelintir seolah-olah 21 hari atau 23 hari itu sudah habis. Enggak, itu kan buffer stock kita, tapi kan datang terus. Kita kan produksi terus. Yang impor kan masuk terus," tutur Bahlil.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa stok BBM nasional akan habis dalam 20 hari. Ia menyatakan stok sekitar 20 hari merupakan kondisi normal dan dapat ditambah kembali oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kapasitas penyimpanan jika terjadi penurunan.
"Yang saya tahu, saat kita menyetok sekian puluh hari, kalau enggak salah 15 hari lebih. Ini stoknya 20 hari, berarti berlebih, bukan habis, nanti kalau itu (berkurang) bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat," kata Purbaya di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
