Sebuah konferensi kelapa sawit yang disebut sebagai yang terbesar di dunia kembali digelar dan menjadi agenda penting bagi industri sawit Indonesia. Tahun ini, konferensi mengangkat tema “New Landscape in World Vegetable Oil: Opportunities and Challenges for Palm Oil Industries”, dengan fokus pembahasan pada kondisi pasar minyak nabati dunia, pembaruan kebijakan terkait industri kelapa sawit Indonesia, dinamika makroekonomi, keseimbangan pasokan dan permintaan, serta prakiraan harga minyak sawit pada 2023.
Sejumlah pejabat tingkat tinggi hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian Rusia, Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani India, Menteri Kebijakan Pertanian dan Pangan Ukraina, Wakil Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Sekretaris Jenderal CPOPC, serta Ketua GAPKI.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Ia mengaitkan hal itu dengan rangkaian agenda internasional yang telah berlangsung sebelumnya.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya telah menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Pertanian G20 bulan lalu, dan saat ini juga menghadiri Konferensi Minyak Nabati yang menunjukkan komitmen kita bersama untuk mengatasi ancaman krisis pangan global,” ujar Syahrul.
Sawit disebut paling diminati di antara minyak nabati
Dalam paparannya, Syahrul menyebut minyak kelapa sawit sebagai produk yang paling diminati di antara berbagai jenis minyak nabati. Ia juga menyoroti pertumbuhan industri minyak nabati Indonesia dalam dua dekade terakhir yang disebut berjalan pesat seiring perkembangan industri kelapa sawit nasional.
Menurut Syahrul, Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas tutupan lahan kelapa sawit sebesar 16,38 juta hektar dan produksi 46,8 juta ton CPO.
Kontribusi ekonomi: tenaga kerja, energi, dan perdagangan
Syahrul menyatakan peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga kini belum tergantikan. Ia menyebut industri sawit telah menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja.
Selain itu, ia menyinggung kontribusi sektor ini dalam mendukung kemandirian energi melalui biodiesel. Program B20 dan B30 disebut mencapai 9,3 juta ton pada 2020. Di sisi lain, ia juga menyebut listrik dari 879 pabrik kelapa sawit (PKS) sebesar 1.829 MW.
“Industri sawit masih tetap menjadi andalan kinerja neraca perdagangan nasional. Hal ini tergambar dari kontribusinya yang mencapai 13,50 persen terhadap ekspor nonmigas dan menyumbang 3,50 persen terhadap total PDB Indonesia,” kata Syahrul.
Ekspor dan kinerja 2021
Dari sisi ekspor pertanian, komoditas kelapa sawit disebut menjadi pendorong utama perolehan devisa. Perkebunan dinyatakan sebagai subsektor dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor pertanian, dengan 96,86 persen nilai ekspor pertanian berasal dari komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit dengan pangsa 73,83 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ekspor minyak kelapa sawit (CPO dan turunannya) tercatat mencapai US$ 27,6 miliar. Angka itu disebut sebagai kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total ekspor kelapa sawit tersebut, lebih dari 70 persen merupakan produk olahan CPO.
Syahrul juga menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan industri sawit atas capaian produksi di tengah kondisi ketidakpastian global. Ia menyebut Indonesia masih meningkatkan produksi dengan luas 16,38 juta hektar dan mencapai 46 juta ton produksi CPO.
Konteks G20 dan tekanan ketahanan pangan global
Konferensi ini juga ditempatkan dalam konteks Presidensi G20 Indonesia bertema “Recover Together, Recover Stronger”, yang mencerminkan solidaritas dan komitmen negara-negara G20 untuk pulih bersama pascapandemi COVID-19.
Dalam paparan tersebut, pandemi disebut telah memberikan dampak berat terhadap ketahanan pangan dan gizi global. Tantangan dinilai semakin kompleks karena faktor tambahan seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, serta penyakit lintas batas. Di samping itu, meningkatnya ketegangan geopolitik disebut mengganggu rantai nilai global, memicu kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan, serta berdampak negatif terhadap ketahanan pangan dan gizi global maupun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
