Koperasi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19. Sejumlah koperasi mengalami penurunan aktivitas hingga berkurangnya anggota, sementara di sisi lain biaya operasional meningkat karena kebutuhan penerapan protokol kesehatan. Meski demikian, dampak pandemi tidak seragam: sebagian koperasi mampu bertahan dengan menyesuaikan strategi, termasuk memanfaatkan teknologi digital dan membangun kemitraan.

Aktivitas dan keanggotaan menurun di sektor terdampak

Penurunan aktivitas koperasi terlihat paling nyata pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pembatasan kegiatan dan turunnya permintaan, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Kondisi ini membuat sebagian koperasi harus mengurangi operasional, bahkan ada yang terpaksa menutup usaha karena aktivitas yang melemah dan jumlah anggota yang menurun.

Biaya operasional meningkat selama pandemi

Selain tekanan dari sisi permintaan, koperasi juga menghadapi kenaikan biaya operasional. Selama pandemi, koperasi perlu menambah pengeluaran untuk menjaga kebersihan dan keselamatan, seperti penyediaan alat pelindung diri, penerapan prosedur sanitasi yang lebih ketat, serta langkah pencegahan lainnya. Kebutuhan tambahan ini menambah beban finansial koperasi.

Dampak bervariasi, sebagian koperasi beradaptasi

Dampak pandemi terhadap kinerja koperasi berbeda-beda, bergantung pada sektor usaha, skala koperasi, dan strategi yang diterapkan. Sejumlah koperasi dinilai berhasil menyesuaikan diri dengan mengembangkan model bisnis baru, memanfaatkan teknologi digital, serta menjalin kemitraan strategis untuk mempertahankan layanan dan kegiatan usaha.

Posisi koperasi dan dukungan pemerintah

Koperasi disebut telah menjadi bagian dari perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Dalam catatan yang ada, gerakan koperasi pertama di Indonesia disebut dimulai oleh R.A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Dalam pandangan pemerintah, koperasi diposisikan sebagai entitas penting yang diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat terdapat sekitar 151.000 koperasi aktif di Indonesia dengan 37 juta anggota, serta volume usaha mencapai 266 triliun rupiah. Namun, Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan adanya penurunan jumlah koperasi dari 152.174 unit pada 2019, sementara jumlah pada 2022 disebut tidak diketahui dalam rujukan yang tersedia.

Pemulihan ekonomi dan digitalisasi koperasi

Di tengah perubahan tersebut, pemerintah tetap menyalurkan dukungan melalui berbagai program, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berjalan sejak 2020. Selain itu, digitalisasi koperasi didorong sebagai langkah modernisasi dan pengembangan, sejalan dengan kebijakan yang dipromosikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peran UMKM dalam konteks tantangan ekonomi

Dalam pembahasan yang lebih luas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut menjadi sorotan. UMKM diidentifikasi sebagai salah satu solusi potensial dalam menghadapi ancaman resesi pada 2023, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kesimpulan

Meski jumlah koperasi disebut mengalami penurunan, koperasi tetap dipandang sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia. Tantangan pandemi—mulai dari turunnya aktivitas dan anggota hingga meningkatnya biaya operasional—mendorong perlunya adaptasi. Dukungan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi dan dorongan digitalisasi menjadi salah satu arah yang dinilai dapat memperkuat koperasi, seiring peran UMKM yang juga dianggap strategis dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Poin-poin utama

• Sejumlah koperasi mengalami penurunan aktivitas dan anggota, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi.
• Biaya operasional meningkat karena kebutuhan protokol kebersihan dan keselamatan selama pandemi.
• Dampak pandemi bervariasi; sebagian koperasi beradaptasi melalui model bisnis baru, teknologi digital, dan kemitraan.
• Pemerintah menyalurkan dukungan, termasuk melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 2020 dan dorongan digitalisasi.
• UMKM ikut disorot sebagai sektor penting dalam konteks antisipasi tantangan ekonomi.