JAKARTA — Aksi korporasi swasta besar yang menawar gabah petani dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berpotensi menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Sejumlah pihak khawatir, dominasi Perum Bulog dalam mengelola pasar beras domestik dari hulu hingga hilir dapat tergerus jika tren ini berlanjut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata nasional harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada Februari 2023 mencapai Rp 5.711 per kilogram. Angka tersebut naik 17,78 persen dibandingkan Februari 2022. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Kekhawatiran petani: harga tinggi dinilai tidak selalu menguntungkan

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai harga gabah yang tinggi saat ini belum tentu menjadi kabar baik dalam jangka panjang. Ia mengkhawatirkan, ketika korporasi besar sudah menguasai pasar, posisi tawar petani justru melemah.

“Harga gabah yang tinggi saat ini mungkin hanya bisa dinikmati petani selama tiga tahun saja. Nanti, kalau korporasi besar sudah menguasai pasar, kami bisa saja seperti petani sawit. Harga minyak goreng tinggi, tetapi tandan buah segar tertekan,” kata Henry Saragih saat dihubungi, Minggu (19/3/2023).

Menurut Henry, tingginya harga GKP dipengaruhi dua faktor utama:

• Biaya pokok produksi meningkat akibat kenaikan harga pupuk, biaya sewa lahan, upah buruh, dan sewa alat.
• Munculnya korporasi swasta besar yang menawar gabah dengan harga tinggi.

Henry juga menilai pasar beras domestik semakin menarik karena selisih harga gabah dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang disebut berkisar Rp 8.000 per kilogram. Dalam kondisi ini, korporasi bermodal kuat dapat memproses gabah menjadi beras premium, sementara penggilingan kecil yang hanya mampu memproduksi beras medium berisiko berhenti beroperasi.

Ombudsman: penguasaan pasar bisa berdampak hingga urusan impor

Kekhawatiran serupa disampaikan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Ia menilai penggilingan swasta besar berpotensi menguasai pasar dengan memasang harga tinggi, bahkan bisa menembus Rp 6.000 per kilogram untuk GKP. Indikasinya terlihat dari harga gabah di pasar yang sudah melebihi HPP.

Yeka juga menyebut skenario terburuk berupa pergeseran peran impor beras dari Bulog ke swasta. Menurut dia, hal itu kian memungkinkan karena produksi beras dari Vietnam dan Thailand lebih tinggi dibandingkan konsumsi domestik di negara tersebut, sementara ongkos produksi beras di Indonesia masih lebih tinggi daripada kedua negara itu.

Hingga saat ini, Yeka menyebut terdapat tiga korporasi swasta besar yang terhitung baru muncul dan menawar gabah dengan harga tinggi. Sebagiannya membangun pabrik penggilingan dan menjual beras premium dengan jenama korporasi, sementara yang lain mengakuisisi penggilingan yang sudah ada dan menjual beras dengan jenama penggilingan tersebut.

Yeka menilai komoditas beras yang strategis tidak semestinya sepenuhnya dikuasai mekanisme pasar yang pergerakan harganya ditentukan besarnya modal korporasi. Ia mengingatkan, jika skenario terburuk terjadi, petani padi bisa cenderung menanam hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Usulan penguatan Bulog melalui CBP dan pupuk subsidi

Untuk menjaga pengaruh Bulog dari hulu ke hilir, Yeka mendorong pemerintah memperkuat instrumen cadangan beras pemerintah (CBP) dan mengintegrasikannya dengan program pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan jumlah CBP dan alokasi penyalurannya, lalu menghitung kebutuhan gabah serta luas lahan yang diperlukan. Lahan yang dialokasikan khusus untuk CBP, kata dia, kemudian mendapat alokasi pupuk subsidi.

Bulog optimistis, pemerintah menilai HPP dan HET untuk jaga keseimbangan

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan optimistis HPP yang diumumkan pemerintah dapat membuat Bulog bersaing dengan swasta. Ia juga menilai tren harga gabah yang tinggi dapat menguntungkan petani.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemutakhiran HPP dan HET bertujuan menjaga keseimbangan harga gabah dan beras dari hulu ke hilir. Ia juga menyebut kebijakan itu diharapkan membantu Bulog dan penggilingan padi kecil memperoleh gabah untuk diproses menjadi beras. Menurutnya, pembahasan pemutakhiran HPP dan HET melibatkan organisasi petani, penggilingan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Pada Rabu (15/3/2023), Badan Pangan Nasional menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kilogram dan HPP beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kilogram. Angka HPP GKP tersebut lebih rendah dibandingkan usulan sejumlah asosiasi petani yang berada di rentang Rp 5.400–Rp 5.800 per kilogram.

Ketua Umum Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa, Tani Suryadinata Wira Lodra, menilai HPP itu berada di bawah ongkos produksi yang disebut sekitar Rp 5.200 per kilogram GKP.