Cilacap — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya 500 koperasi modern pada 2024. Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan verifikasi lapangan dengan mengunjungi KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (23/4).

Pada 2021, KUD Mino Saroyo ditetapkan sebagai salah satu pilot project sekaligus role model program korporasi petani nelayan. Koperasi yang berdiri pada 1942 ini dinilai berhasil mengembangkan usaha melalui berbagai unit bisnis dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Ribuan Nelayan Tergabung, Kelola Delapan TPI

Saat ini, sebanyak 8.441 nelayan tercatat sebagai anggota KUD Mino Saroyo. Mereka terbagi dalam delapan kelompok.

Ketua KUD Mino Saroyo Cilacap, Untung Jayanto, mengatakan koperasi mengelola delapan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Cilacap, termasuk TPI Higienis PPS. Adapun komoditas utama yang dilelang meliputi tuna, cakalang, udang, dan layur.

Menurut Untung, volume produksi pada 2021 mencapai 17.900 ton dengan perputaran uang sebesar Rp 76 miliar.

“Dengan potensi ini, ke depan kami ingin bisa mengekspor sendiri. Tapi kami butuh dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya,” kata Untung.

KSP: Pemerintah Siap Fasilitasi Kebutuhan

Menanggapi hal tersebut, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Panutan Sulendrakusuma, menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program korporasi. Ia menyebut program itu mencakup modernisasi kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemotongan rantai pasok, serta perluasan akses pasar produk pertanian dan perikanan.

“Pemerintah pasti akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di sini (KUD Mino Saroyo). Karena bapak Presiden juga sudah menekankan agar korporasi petani nelayan ini berjalan optimal,” ujar Panutan.

Panutan juga menilai model bisnis KUD Mino Saroyo telah terkoordinasi dari hulu ke hilir. KSP berharap koperasi tersebut dapat menjadi contoh bagi korporasi nelayan lain dalam membangun ekosistem dan pengembangan usaha.

“Dan yang tak kalah pentingnya harus mengakomodir kebutuhan nelayan dan memperhatikan kesejahteraannya,” ucap Panutan.

Masuk Proyek Prioritas Strategis RPJMN

Presiden Joko Widodo telah menetapkan korporasi petani nelayan sebagai salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Implementasi program tersebut dilakukan melalui penguatan jaminan usaha dan pembentukan 350 korporasi petani nelayan.