Industri perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang yang kuat untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan, ditopang kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Namun, percepatan penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan dari sisi permintaan, seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (19/2). Acara itu turut dihadiri Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer Standard Chartered Donny Donosepoetro.
Hery menjelaskan, secara fundamental perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit secara prudent dan berkelanjutan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4% secara tahunan (YoY), dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) terjaga di kisaran 84% YoY. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri berada di level 26%, jauh di atas ambang batas minimum regulator.
Meski demikian, Hery menyebut pertumbuhan kredit secara tahunan hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Ia mengacu pada penilaian Bank Indonesia yang menyebut perlambatan kredit saat ini dipengaruhi faktor permintaan.
Data Bank Indonesia menunjukkan permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama kredit konsumsi yang turun dari 62,9% menjadi 13,4%, serta segmen UMKM yang turun dari 78,4% menjadi 58,8%. Pada saat yang sama, undisbursed loan meningkat secara rata-rata menjadi 10,22%.
Menurut Hery, kondisi tersebut menunjukkan fasilitas kredit yang telah disetujui bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, tetapi realisasi penarikan tertahan. Ia menilai hal itu mencerminkan kehati-hatian dunia usaha maupun rumah tangga sebagai nasabah individu. “Tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan,” ujarnya. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar tambahan likuiditas, melainkan penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan.
Di sisi lain, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) pada UMKM disebut mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang meningkat dinilai menuntut pendekatan penyaluran kredit yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.
Hery juga menyoroti perlambatan kredit yang berkaitan dengan melambatnya tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara luas, sehingga perlambatan dinilai berdampak langsung pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.
Manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB disebut sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Perdagangan dinilai bergantung pada daya beli masyarakat; ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan. Sementara pertanian, sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar, memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.
Menurut Hery, moderasi kredit saat ini tidak semata karena faktor likuiditas. Ia menyebut meski pemerintah telah menambah likuiditas Rp200 triliun, kondisi tersebut juga dipengaruhi struktur sektoral ekonomi. Ke depan, diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.
Hery menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun, optimisme itu disebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan karena sebagian pelaku usaha masih berhati-hati. Ia menekankan perlunya pergeseran fokus dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan dunia usaha.
Sejalan dengan itu, perbankan—khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) termasuk BRI—disebut akan tetap berperan aktif mendukung program strategis nasional yang mengarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai dapat mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan DPK, sekaligus menciptakan efek berganda bagi penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli.
“Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Hery.
