Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial dan layanan perbankan, literasi keuangan dinilai semakin penting agar masyarakat tidak tertinggal. Literasi keuangan juga kerap disebut sebagai pintu menuju keuangan yang lebih inklusif.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68%. Angka ini meningkat dibandingkan 2019 yang sebesar 38,03%. Peningkatan tersebut dipandang sebagai indikasi bahwa inklusi keuangan turut menguat, yang pada tingkat tertentu dapat mendukung efisiensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kesenjangan gender: literasi perempuan lebih tinggi, inklusi lebih rendah

SNLIK 2022 juga menampilkan temuan terkait perbedaan gender. Indeks literasi keuangan laki-laki tercatat 49,05% dengan indeks inklusi keuangan 86,28%. Sementara itu, indeks literasi keuangan perempuan 50,33% dengan indeks inklusi keuangan 83,88%.

Secara umum, literasi keuangan yang lebih tinggi diharapkan sejalan dengan inklusi yang lebih tinggi. Namun, data tersebut menunjukkan kondisi berbeda: literasi perempuan sedikit lebih tinggi, tetapi tingkat inklusinya lebih rendah dibanding laki-laki.

Akses dan fasilitas dinilai belum maksimal bagi perempuan

Perbedaan ini dikaitkan dengan akses dan fasilitas keuangan yang dinilai belum maksimal bagi perempuan. Contoh yang disoroti antara lain kepemilikan rekening bank perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, serta kepemilikan aset atas nama perempuan yang relatif lebih rendah.

Rendahnya kepemilikan rekening perempuan disebut berkaitan dengan pola single income dalam banyak keluarga, ketika penghasilan utama berasal dari suami. Dalam situasi seperti itu, perempuan kerap dianggap tidak memerlukan rekening karena sudah ada rekening suami. Sementara kepemilikan aset atas nama perempuan yang lebih rendah dapat membuat sebagian perempuan tidak memiliki akses untuk pembiayaan tertentu.

Dari keluarga: mendorong peran setara dalam pengelolaan keuangan

Tantangan yang mengemuka adalah meningkatkan literasi keuangan laki-laki sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi perempuan. Edukasi dan perubahan pola pikir dipandang penting, dengan penekanan bahwa laki-laki dan perempuan perlu bersinergi serta berbagi peran secara jelas dan setara.

Upaya tersebut dinilai dapat dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Diharapkan, meningkatnya jumlah keluarga dengan kondisi keuangan yang inklusif dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian secara lebih luas.

Dalam konteks keluarga, suami dan istri setidaknya disarankan memiliki rekening masing-masing dan rekening bersama. Tujuannya agar keduanya memiliki wewenang yang setara dalam pengelolaan keuangan, serta pos-pos anggaran lebih akurat dan jelas peruntukannya. Kepemilikan aset bagi perempuan juga dipandang penting agar perempuan lebih mandiri, terutama ketika menghadapi situasi insidentil yang berdampak finansial.

Kerja sama suami-istri: perencanaan, penganggaran, dan pembagian peran

Sejumlah bentuk kerja sama yang dapat dilakukan pasangan untuk mewujudkan keuangan keluarga yang inklusif antara lain perencanaan dan penganggaran yang disepakati bersama, serta kejelasan peran dan tugas dalam mengelola keuangan rumah tangga.

• Perencanaan dan penganggaran: menyusun target (milestones) yang jelas, merinci kebutuhan anggaran, dan menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi keluarga. Target yang bersifat mendesak dan wajib diprioritaskan.
• Pembagian peran: menetapkan peran seperti “pengguna anggaran” dan “bendahara umum keluarga”. Pengguna anggaran berperan dalam pengambilan keputusan untuk realisasi anggaran, sementara bendahara bertugas melakukan pembukuan dan pencatatan arus kas.

Pembagian peran tersebut disebut dapat membantu mencegah konflik yang dipicu egoisme masing-masing, sekaligus menjaga komitmen agar keuangan keluarga tetap sehat, termasuk mengurangi risiko tidak memiliki dana darurat dan ancaman kemiskinan.

Peran pemerintah: literasi pranikah hingga akses konsultasi daring

Peran pemerintah dipandang dapat dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan, baik dari sisi literasi maupun akses. Salah satu usulan yang disampaikan adalah memasukkan materi pengelolaan keuangan keluarga secara komprehensif dalam bimbingan pranikah.

Selain itu, pemerintah dinilai dapat menyediakan pendanaan melalui berbagai skema pembiayaan untuk membantu masyarakat membangun usaha sehingga meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Edukasi dan pendanaan disebut perlu berjalan beriringan: pendanaan tanpa edukasi berisiko menimbulkan ketergantungan, sedangkan edukasi tanpa pendanaan dinilai sulit diterapkan. Dalam merespons perkembangan teknologi, fasilitas konsultasi finansial keluarga secara daring juga disebut dapat menjadi salah satu opsi.

Keterkaitan dengan Indonesia Emas 2045

Indonesia menargetkan memasuki masa kejayaan pada 2045, ketika usia negara mencapai 100 tahun. Namun, terdapat risiko yang disebut masih perlu diantisipasi, salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) usia muda. Pertumbuhan besar populasi usia muda dinilai bisa menjadi potensi, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila tidak diiringi kualitas SDM yang memadai.

Dalam konteks itu, keuangan keluarga yang inklusif dipandang sebagai salah satu langkah yang dapat membantu menjauhkan keluarga dari kemiskinan. Keuangan keluarga yang sehat secara lebih merata disebut berpotensi menurunkan kemiskinan yang kerap berkaitan dengan berbagai persoalan sosial, seperti pengangguran dan tindak kejahatan. Kondisi keluarga yang lebih sejahtera juga dikaitkan dengan peluang pendidikan yang lebih baik bagi generasi berikutnya, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan demikian, penguatan literasi dan inklusi keuangan—terutama yang memperhatikan aspek kesetaraan peran dalam keluarga—diposisikan sebagai langkah kecil yang diharapkan berdampak besar dalam menyiapkan generasi muda menuju 2045.

Catatan: Naskah sumber menyebut tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.