Jakarta – Rendahnya tingkat literasi di Indonesia dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Hal itu disampaikan Direktur ALAMI Institute, Wachid A.M., yang mengaku kerap menemukan kendala tersebut saat turun ke lapangan.
Menurut Wachid, kondisi ini berbeda dengan negara maju yang umumnya memiliki tingkat literasi lebih tinggi, sehingga adopsi layanan keuangan digital relatif lebih mudah.
“Literasi menjadi challenge bagi sektor keuangan syariah, terutama fintech. Kalau di luar negeri, tingkat literasi sudah tinggi. Tidak sulit bagi kita untuk berjualan seperti P2P atau Digital Banking,” ujar Wachid, Selasa, 5 April 2022.
Literasi Digital Masih Rendah
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019, tingkat inklusi keuangan digital dan tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia berada di kisaran 31,26% dan 36%.
Di sisi lain, penggunaan transaksi digital terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi e-commerce pada Februari 2022 mencapai Rp30,8 triliun dengan volume 222,9 juta transaksi. Angka ini naik dibanding periode sebelumnya yang tercatat Rp27,3 triliun dengan volume 174,6 juta transaksi.
Sementara itu, transaksi digital banking pada periode yang sama mencapai Rp3.732 triliun dengan volume 837 juta transaksi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.574 triliun dengan volume 464 juta transaksi.
Ketimpangan Berpotensi Menimbulkan Dampak Negatif
Peningkatan transaksi digital yang berlangsung cepat, sementara tingkat literasi masih rendah, menunjukkan adanya ketimpangan antara perkembangan layanan keuangan digital dan kesiapan masyarakat dalam memahaminya. Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan dampak negatif.
Wachid menyampaikan pihaknya terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait literasi digital. Ia menilai peningkatan literasi dapat memperluas akses keuangan digital dan membuat pemanfaatannya lebih optimal.
