MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan capaian kinerja makro ekonomi daerah tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (30/3/2026). Dalam pemaparannya, Bobby menyoroti perbaikan pada sejumlah indikator utama, mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari kategori penduduk miskin. Bobby menyebut capaian ini sebagai hasil intervensi program pengentasan kemiskinan yang mulai menunjukkan dampak di lapangan.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat menjadi 72,29% pada 2025, dibandingkan 71,36% pada 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik 0,71 poin dari 75,76 menjadi 76,47. Menurut Bobby, kenaikan IPM mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Bobby menyampaikan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam tiga tahun terakhir. “Terjadi peningkatan sebesar 8,60 persen dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan tahun 2025 mencapai Rp72,62 juta atau naik 7,76 persen,” ujar Bobby. Ia menilai tren tersebut menunjukkan penguatan daya saing ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global.
Dari sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut pada 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Bobby menyatakan pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta berfokus pada program prioritas. “Belanja daerah mengedepankan efisiensi dan efektivitas agar tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan,” katanya. Dalam laporan tersebut, belanja daerah disebut mencapai 92 persen.
Rapat paripurna itu turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
