Sistem ekonomi tidak hanya dipahami sebagai konsep di buku ajar, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya untuk mengejar keadilan dan kemakmuran warga. Gagasan tersebut menjadi titik tolak presentasi mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu Emma Yunika, S.Pd., M.Pd.
Pada 10 Maret 2025, kelompok yang terdiri dari Etha Aulina Tashalbrina Arini, Ribka Paulina Sihite, dan Richo Aditiya Gotama memaparkan tema “Sistem Ekonomi di Indonesia”. Presentasi diawali dengan penjelasan mengenai definisi sistem ekonomi sebagai cara suatu negara mengelola sumber daya dan mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Dalam paparan tersebut, sistem ekonomi juga dikaitkan dengan pertanyaan mendasar: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa produksi dilakukan, serta siapa yang menentukan keputusan-keputusan itu.
Kelompok pemapar membagi pembahasan ke dalam lima sistem utama. Pertama, sistem ekonomi kapitalis yang menekankan kebebasan pasar dan peran pemerintah yang minimal. Kedua, sistem ekonomi sosialis, ketika negara mengatur penuh aktivitas ekonomi dengan tujuan pemerataan. Ketiga, sistem ekonomi campuran sebagai kombinasi peran swasta dan negara. Keempat, sistem ekonomi Islam yang berpijak pada nilai keadilan dan kejujuran serta larangan riba. Kelima, sistem ekonomi Pancasila yang disebut khas Indonesia karena berlandaskan UUD 1945 dan nilai kekeluargaan.
Untuk memperkuat analisis, presentasi juga memasukkan dua pendekatan. Pendekatan faktual-struktural digunakan untuk menilai sistem berdasarkan realitas ekonomi dan relasi kekuasaan sosial-politik. Sementara pendekatan historis dipakai untuk menelusuri perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa.
Dalam upaya mengaitkan teori dengan praktik, kelompok mencontohkan PT PLN (Persero) sebagai objek pembahasan. Mereka menjelaskan bahwa dalam idealisme sistem ekonomi sosialis, perusahaan di sektor vital seperti PLN seharusnya dikelola negara untuk menjamin akses dan kesejahteraan rakyat secara merata. Namun, mereka juga menyoroti realitas bahwa masih terdapat wilayah di Indonesia yang belum menikmati akses listrik. Bagian ini memicu diskusi kelas yang disebut berlangsung lebih tajam dan hidup.
