Ekonomi dan keuangan syariah dinilai terus menunjukkan kemajuan positif, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam lima tahun terakhir. Perkembangan ini mendorong harapan agar ekonomi syariah dapat menjadi arus ekonomi baru yang berjalan beriringan dengan sistem konvensional.
Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menekankan perlunya ekonomi syariah menginspirasi lembaga-lembaga konvensional, termasuk pada tataran perundang-undangan. Menurutnya, dibutuhkan undang-undang ekonomi syariah yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek, seperti keuangan dan asuransi berbasis sistem syariah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ma’ruf Amin dalam Leaders’ Insight pada Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 bertema “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, di Jakarta, Rabu (13/08/2025). Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian yang dikutip Jumat (15/8), Ma’ruf Amin menyatakan, “Supaya ekonomi syariah menginspirasi semua lembaga ini.”
Selain penguatan regulasi, Ma’ruf Amin juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat agar ekonomi syariah semakin inklusif. Ia menilai pangsa pasar yang selama ini berada dalam sistem konvensional perlu didorong agar lebih tertarik masuk ke sistem syariah.
Ia juga menyampaikan langkah transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah. Menurutnya, perubahan tersebut ditujukan agar ada lembaga yang menavigasikan jalannya pengembangan ekonomi syariah melalui badan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memberikan materi sesi pertama mengenai pengembangan ekosistem Halal Value Chain (HVC). Ia menjelaskan HVC sebagai konsep integrasi prinsip syariah halal ke seluruh tahapan rantai pasok, mulai dari pembuatan, produksi bahan baku, hingga pengolahan logistik dan distribusi, sehingga penerapan prinsip halal berlangsung dari hulu ke hilir.
Pembahasan tersebut selaras dengan lima strategi Indonesia untuk meningkatkan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dari posisi ke-3 pada 2025 menjadi peringkat ke-1 pada 2029, serta menaikkan kontribusi PDB syariah dari 49,04% pada 2024 menjadi 56,11% pada 2029.
Secara umum, sistem ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi salah satu arus ekonomi utama di Indonesia, sekaligus berkembang dalam sistem kehidupan global hingga menjadi sebuah “way of life”.
