Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Ia menyatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerapkan prinsip integritas tinggi dalam setiap penggunaan anggaran negara.
Pernyataan itu disampaikan seiring dimulainya proses pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenperin sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Agus mengatakan entry meeting dalam rangkaian pemeriksaan dipandang sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan komunikasi. Menurutnya, momentum ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, Agus menyinggung kinerja sektor industri manufaktur nasional pada 2025. Ia menyebut pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen, dan menilai capaian tersebut menunjukkan deindustrialisasi tidak terjadi di Indonesia.
Meski demikian, Agus menekankan ruang perbaikan tetap terbuka. Ia menyatakan Kemenperin berkomitmen bersikap kooperatif dan terbuka serta siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025.
Kemenperin juga mencatat telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 17 kali berturut-turut, terhitung sejak tahun anggaran 2008 hingga periode laporan tahun 2024. Selain itu, kementerian menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari lembaga pemeriksa, dengan 84,67 persen temuan administrasi disebut telah diselesaikan.
Agus menilai pembangunan dan penjagaan integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama dan perbaikan terus-menerus. Ia menyatakan optimistis Kemenperin dapat terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Dari sisi kinerja anggaran, realisasi pendapatan negara melalui layanan jasa industri dilaporkan melampaui target hingga 116,43 persen, yang bersumber dari optimalisasi fungsi unit teknis serta lembaga pendidikan vokasi pemerintah. Sementara itu, realisasi belanja kementerian tercatat Rp2,09 triliun dengan tingkat penyerapan anggaran 98,15 persen dari total pagu.
Laporan keuangan yang diperiksa merupakan hasil konsolidasi dari 107 satuan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Kemenperin juga melaporkan peningkatan nilai aset negara seiring pengembangan fasilitas pendidikan serta jasa industri daerah.
Agus menginstruksikan seluruh jajaran agar menyediakan data secara lengkap dan terbuka kepada tim pemeriksa. Ia juga meminta komunikasi intensif terus dibangun untuk mempermudah proses evaluasi penggunaan dana publik.
Pemerintah berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan masukan yang membangun bagi peningkatan kualitas manajemen keuangan negara. Menurut Agus, integritas birokrasi yang bersih menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
