Menteri keuangan dari 11 negara menyerukan agar gencatan senjata dipertahankan, seraya memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat memicu risiko serius bagi perekonomian global. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang ditandatangani Inggris Raya bersama Australia, Jepang, Swedia, Belanda, Finlandia, Spanyol, Norwegia, Irlandia, Polandia, dan Selandia Baru.
Pernyataan tersebut terbit sehari setelah Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan global karena dampak konflik. Para menteri menilai pertempuran yang kembali terjadi, meningkatnya ketegangan, atau gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz berpotensi mengancam keamanan energi global, rantai pasokan, dan stabilitas keuangan.
Selain menyoroti risiko ekonomi, pernyataan itu juga menekankan hilangnya nyawa yang disebut “tidak dapat diterima” dalam beberapa minggu terakhir. Para menteri memperingatkan bahwa sekalipun konflik dapat diselesaikan secara berkelanjutan, dampak negatif terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pasar masih akan terasa.
Dalam pernyataan yang sama, mereka menyerukan pemulihan navigasi yang aman dan bebas di Selat Hormuz. Menurut mereka, langkah itu diperlukan untuk meredakan tekanan pada harga energi dan standar hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata dan menghindari respons tergesa-gesa untuk membatasi tekanan biaya hidup bagi rumah tangga. Sebelumnya, Reeves juga sempat mengkritik strategi Amerika Serikat dalam konflik tersebut.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump dilaporkan terus menekan London dengan menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bilateral dapat dinegosiasikan ulang jika Inggris tidak mendukung kampanye militer. Namun, Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan tidak akan menyerah pada tekanan untuk ikut terlibat dalam konflik.
Para menteri juga membahas arah kebijakan ekonomi di tengah ruang fiskal yang menyusut setelah pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina. Mereka berjanji menerapkan langkah dukungan yang tepat sasaran sekaligus memastikan disiplin fiskal. Pada saat yang sama, mereka menyerukan agar negara-negara menghindari kebijakan proteksionis, seperti kontrol ekspor atau penimbunan, yang dapat mengganggu rantai pasokan energi.
Pernyataan bersama itu turut menegaskan kembali dukungan kepada Ukraina dan komitmen untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Para menteri juga menekankan peran organisasi internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, dalam menilai dampak konflik serta menyalurkan bantuan darurat bagi negara-negara yang rentan.
