Forum bertajuk “Musim Rapat Pemegang Saham 2026: Kepatuhan atau Terobosan - Efisiensi atau Keberlanjutan” yang digelar pada 10 Maret di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh menyedot perhatian kalangan pelaku usaha dan investor. Acara ini diselenggarakan oleh Institut Direksi Vietnam (VIOD) bersama Komisi Sekuritas Negara dan Bursa Efek Vietnam.
Dengan hampir 1.000 delegasi hadir—mulai dari pimpinan perusahaan tercatat, perwakilan dana investasi, lembaga keuangan domestik dan asing, hingga pakar ekonomi—forum tersebut membahas isu-isu kunci terkait peningkatan tata kelola perusahaan, transparansi informasi, serta upaya membangun kepercayaan jangka panjang dengan investor.
Dalam forum itu, Wakil Ketua Komisi Sekuritas Negara Nguyen Hoang Duong menyampaikan bahwa pasar saham Vietnam menghadapi peluang pengembangan yang signifikan. Menurutnya, 2026 dibuka dengan sejumlah tanda positif, sejalan dengan tujuan peningkatan status pasar yang semakin jelas dan kebijakan yang mendorong modernisasi, transparansi, serta integrasi pasar keuangan.
Rencana pendirian pusat keuangan internasional di Kota Ho Chi Minh dan Da Nang juga dinilai berpotensi meningkatkan posisi Vietnam di kawasan sekaligus membuka kondisi yang lebih menguntungkan untuk menarik investasi internasional berkualitas tinggi. Situasi ini, menurutnya, menjadi dorongan bagi perusahaan tercatat untuk meningkatkan standar tata kelola dan menyesuaikan diri dengan praktik internasional.
Seiring kebutuhan tersebut, Kode Tata Kelola Perusahaan Vietnam versi baru (Kode VNCG) yang diterbitkan pada awal 2026 diposisikan sebagai kerangka acuan bagi dunia usaha. Kode ini mengadopsi pendekatan yang selaras dengan standar tata kelola modern, merujuk pada prinsip tata kelola OECD dan G20, dengan tujuan membimbing perusahaan meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi informasi, dan akuntabilitas.
Para ahli dalam forum menilai bahwa di tengah meningkatnya minat arus modal internasional terhadap pasar negara berkembang, tata kelola perusahaan menjadi kriteria penting di samping indikator keuangan. Investor tidak hanya memperhatikan kinerja bisnis, tetapi juga menilai bagaimana perusahaan mengelola tata kelola, menjaga transparansi informasi, dan membangun budaya dialog dengan pemegang saham.
Dalam konteks itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipandang sebagai salah satu ukuran yang mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan. RUPS menjadi forum resmi bagi manajemen untuk menjelaskan kinerja, memaparkan strategi pengembangan, serta menyerap masukan pemegang saham.
Peningkatan tata kelola juga diiringi pembaruan kerangka hukum. Wakil Kepala Badan Pengawasan Perusahaan Publik Komisi Sekuritas Negara Le Trung Hai menyampaikan bahwa periode 2025–2026 akan diwarnai sejumlah penyesuaian penting terkait tata kelola perusahaan di Vietnam.
Perubahan tersebut mencakup amandemen Undang-Undang Badan Usaha 2025, Peraturan Pemerintah No. 168/2025/ND-CP tentang pendaftaran badan usaha, serta Peraturan Pemerintah No. 245/2025/ND-CP yang mengubah dan melengkapi Peraturan Pemerintah No. 155/2020/ND-CP mengenai pelaksanaan Undang-Undang Sekuritas. Arah perubahan itu disebut berfokus pada peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas pengelola, serta perlindungan hak pemegang saham.
Salah satu poin penting adalah pengenalan konsep “pemilik manfaat” dalam amandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas 2025, yang bertujuan membantu mengidentifikasi individu yang benar-benar mengendalikan bisnis dalam struktur kepemilikan yang kompleks. Regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi tata kelola sekaligus mendukung pemantauan oleh otoritas.
Aturan baru juga memperketat deklarasi modal dasar agar perusahaan memastikan kejujuran dan akurasi dalam pendaftaran modal. Selain itu, tanggung jawab perwakilan hukum diperjelas, terutama untuk kasus yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pemegang saham. Kerangka hukum tersebut juga menggeser fokus tanggung jawab dari tingkat organisasi ke manajer individual, dengan harapan meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas para pemimpin perusahaan.
Bagi perusahaan publik, revisi aturan pelaksanaan Undang-Undang Sekuritas menghadirkan sejumlah persyaratan baru, termasuk pembatasan jumlah perusahaan tempat seorang anggota dewan dapat menjabat, guna mengurangi konflik kepentingan dan memastikan efektivitas kinerja dewan. Ketentuan terkait anggota dewan independen juga disesuaikan untuk memperkuat independensi pengawasan, termasuk kewajiban berpartisipasi dalam evaluasi kinerja dewan dan melaporkan hasilnya.
Ketentuan lain yang terkait hak pemegang saham adalah penambahan aturan yang mewajibkan dewan direksi membayar dividen sesuai resolusi RUPS. Aturan ini ditujukan untuk mengatasi persoalan keterlambatan atau tidak terpenuhinya pembayaran dividen, sekaligus memastikan hak sah pemegang saham.
Selain penyempurnaan regulasi, Prinsip Tata Kelola Perusahaan Vietnam versi 2026 juga diperbarui. Prinsip tersebut menekankan peningkatan transparansi informasi, penguatan manajemen risiko, serta perluasan cakupan tata kelola yang mencakup faktor lingkungan, sosial, dan perubahan iklim, sejalan dengan meningkatnya standar investasi berkelanjutan di pasar keuangan global.
Dari sisi praktik, Direktur Jenderal VIOD Phan Le Thanh Long menilai RUPS semakin dilihat investor sebagai “ukuran kepercayaan” terhadap kepemimpinan perusahaan. Ia menyebut, di pasar negara maju, kualitas RUPS dinilai dari transparansi informasi, akuntabilitas dewan, partisipasi pemegang saham, dan kualitas dialog antara perusahaan dan investor.
Menurutnya, RUPS yang tertata baik tidak hanya patuh aturan, tetapi juga menunjukkan profesionalisme tata kelola. Perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan, menyampaikan informasi tepat waktu, serta membuka ruang diskusi agar pemegang saham dapat bertanya dan menyampaikan gagasan. Ia menekankan bahwa kepercayaan investor terbentuk melalui proses jangka panjang, sehingga RUPS perlu dipandang sebagai bagian penting dari strategi membangun reputasi perusahaan di pasar modal.
Dalam diskusi panel “Perusahaan Tercatat dan Pertanyaannya: Kepatuhan atau Terobosan – Efisiensi atau Keberlanjutan,” sejumlah pembicara—Mai The Toan (Ketua Dewan Direksi PV Drilling Corporation), Trinh Quynh Giao (Anggota Dewan Direksi dan Direktur Utama PVI Fund Management Joint Stock Company/PVI AM), serta Nguyen Anh Tuan (Chief Financial Officer PAN Group)—berbagi pengalaman terkait inovasi penyelenggaraan rapat pemegang saham. Diskusi dimoderatori oleh Phan Le Thanh Long dan Vu Quang Thinh (Anggota Dewan Direksi VIOD dan Dewan Direksi Dynam Capital) di dua lokasi, Hanoi dan Kota Ho Chi Minh.
Para pembicara menyoroti kecenderungan sejumlah perusahaan mengubah cara menggelar RUPS tahunan menuju pendekatan yang lebih transparan dan interaktif. Alih-alih hanya membacakan laporan secara tradisional, perusahaan dapat memanfaatkan presentasi visual seperti dasbor data, video strategi, atau ringkasan informasi agar pemegang saham lebih mudah mengakses materi.
Penerapan teknologi juga disebut menjadi tren, termasuk pemungutan suara elektronik (e-voting) dan partisipasi daring, yang memperluas akses pemegang saham, terutama investor institusional dan asing. Dengan begitu, RUPS tidak semata menjadi kewajiban hukum, melainkan bagian dari strategi komunikasi perusahaan untuk menyampaikan arah pengembangan, menegaskan kapasitas manajemen, dan memperkuat kepercayaan pasar.
Forum tersebut menyimpulkan bahwa di tengah upaya pasar saham Vietnam bergerak menuju standar yang lebih tinggi, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan menjadi faktor kunci untuk memperkuat daya tarik pasar modal. Perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan minimum dinilai akan sulit menonjol di mata investor internasional. Sebaliknya, perusahaan yang proaktif mengadopsi standar tata kelola lebih maju, memprioritaskan transparansi, dan membangun budaya dialog dengan pemegang saham dipandang memiliki keunggulan dalam menarik modal jangka panjang.
Dalam pengembangan pasar saham Vietnam, peningkatan tata kelola perusahaan dan transparansi informasi disebut akan tetap menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
