Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, mendapat izin untuk meninggalkan Prancis sementara waktu di tengah proses hukum yang menjeratnya. Perkembangan ini menjadi sorotan komunitas kripto karena memunculkan kembali perdebatan tentang sejauh mana pengembang atau pemilik platform bertanggung jawab atas aktivitas pengguna, terutama pada layanan yang menonjolkan privasi dan kerap bersinggungan dengan transaksi berbasis kripto.
Pada 13 Maret, pengadilan Prancis mengizinkan Durov kembali ke Dubai, tempat ia sebelumnya tinggal. Durov berada di Prancis sejak Agustus 2024 setelah ditangkap di bandara Le Bourget, Paris.
Durov tengah diselidiki atas dugaan kelalaian dan keterlibatan dalam berbagai tindak kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, eksploitasi anak, dan terorisme. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Kasus ini memantik pertanyaan besar: apakah Durov dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan aktivitas ilegal yang terjadi di Telegram, terutama mengingat aplikasi tersebut menggunakan enkripsi dan disebut mendukung transaksi berbasis kripto.
Di industri kripto, situasi ini mengingatkan pada perkara Alexey Pertsev, pengembang layanan mixer kripto Tornado Cash. Pertsev dituduh bertanggung jawab atas pencucian uang yang terjadi melalui platformnya. Ia ditangkap di Belanda pada 2022 dan hingga kini masih menunggu persidangan.
Kekhawatiran di kalangan pelaku industri kripto juga berkaitan dengan dampak yang lebih luas terhadap kebebasan berbicara dan privasi online. Jose Fabrega, kepala pemasaran Metis, bahkan menyebut kasus Durov sebagai “versi lain dari Tornado Cash.”
Natalia Latka, direktur kebijakan publik di Merkle Science, menilai pengembang perangkat lunak sebelumnya dipandang sekadar sebagai pencipta alat, tanpa menanggung tanggung jawab atas cara alat itu digunakan. Namun, seiring meningkatnya adopsi teknologi terdesentralisasi, pengawasan dan regulasi terhadap pengembang disebut semakin ketat.
Blog kripto Onesafe menyebut perkara ini sebagai momen krusial bagi industri kripto, seraya menekankan pentingnya memahami regulasi dan bekerja sama dengan regulator untuk menghindari persoalan hukum.
Durov sendiri, pada 17 Maret, menyatakan bahwa Telegram telah memenuhi bahkan melampaui kewajiban hukum mereka.
Di luar aspek hukum, penangkapan Durov turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan motif politik. CEO platform video Rumble, Chris Pavlovski, menyebut kasus ini sebagai “deadline” bagi kebebasan berbicara, merujuk pada pengalaman platformnya yang sebelumnya sempat berselisih dengan regulator Prancis terkait isu sensor.
Gregory Alburov, penyelidik di Anti-Corruption Foundation yang didirikan oleh mendiang oposisi Rusia Alexey Navalny, juga mengkritik kasus tersebut sebagai tidak adil dan berpotensi merugikan kebebasan berbicara.
Durov diketahui beberapa kali berbenturan dengan regulator, termasuk pada 2018 ketika ia menolak perintah dari regulator telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor. Riwayat ini membuat sebagian pihak menilai kasusnya berpotensi bermuatan politik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa kasus ini bukan serangan terhadap Durov. Namun, pengacara hak asasi manusia Dmitry Zair-Bek menyampaikan pandangan berbeda dan menilai Durov menjadi sasaran karena melindungi privasi pengguna serta menolak bekerja sama dengan intelijen pemerintah.
Apapun putusan akhirnya, perkara ini dinilai dapat memengaruhi arah masa depan platform digital. Jika Durov dinyatakan bersalah, hal itu berpotensi mendorong platform menerapkan moderasi lebih ketat hingga berujung pada sensor. Sebaliknya, jika ia bebas, keputusan tersebut dapat menjadi dorongan bagi sebagian platform untuk menolak kewajiban regulasi dengan alasan kebebasan teknologi.
Saat ini, izin Durov untuk tinggal di Dubai berlaku hingga 7 April. Hingga laporan ini disusun, kejaksaan Prancis belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan terbaru kasus tersebut.
