Jakarta—Pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai rangkaian kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tengah perlambatan perdagangan global, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpastian geopolitik. Paket ini memadukan penguatan instrumen fiskal, moneter, dan kebijakan struktural, dengan fokus pada akselerasi program 2025 serta perluasan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja mencakup delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang dilanjutkan pada 2026, serta lima program andalan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah menyebut total paket ekonomi terdiri dari delapan program akselerasi dengan nilai Rp16,2 triliun dan lima program terkait penyerapan tenaga kerja.

Salah satu program akselerasi yang dimulai pada 2025 adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan status maksimal fresh graduate satu tahun, yang dijalankan melalui kerja sama dengan sektor industri. Tahap pertama menargetkan 20 ribu penerima manfaat. Peserta mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan, dengan anggaran Rp198 miliar pada 2025.

Pemerintah juga memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Setelah sebelumnya diterapkan untuk sektor padat karya, insentif ini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima 552 ribu pekerja, dengan skema pembebasan 100% PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan, dan anggaran Rp120 miliar.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah melanjutkan bantuan pangan selama dua bulan berupa penyaluran 10 kilogram beras pada Oktober dan November, dengan anggaran Rp7 triliun. Evaluasi direncanakan pada Desember untuk menilai realisasi dan keberlanjutan program.

Untuk pekerja bukan penerima upah, pemerintah meluncurkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50% selama enam bulan. Melalui JKK, manfaat perlindungan mencakup santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan Rp174 juta untuk dua anak. Sementara melalui JKM, ahli waris berhak atas santunan Rp42 juta.

Pemerintah juga menambah dukungan perumahan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit perumahan bagi pekerja dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk cicilan maupun uang muka. Bagi pengembang, bunga diturunkan dari BI rate +6% menjadi +4% agar akses kepemilikan rumah lebih luas. Kebijakan ini disertai relaksasi SLIK OJK, dengan target Rp150 miliar ditanggung BPJS. Pada tahun ini ditargetkan hingga seribu penerima, dan direncanakan meningkat pada tahun berikutnya.

Di sisi penciptaan pendapatan, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) pada September–Desember 2025 yang dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Sasaran program 609.465 penerima manfaat, dengan alokasi Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kementerian Perhubungan.

Langkah struktural juga ditempuh melalui percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko untuk mempermudah investasi. Pemerintah akan mengintegrasikan sistem antar-kementerian/lembaga serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam Online Single Submission (OSS), dengan alokasi Rp3,5 miliar per RDTR. Pemerintah menargetkan cakupan 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026, serta menyiapkan program perkotaan dengan proyek percontohan di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat bagi gig economy.

Untuk program yang berlanjut pada 2026, pemerintah memperpanjang insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun hingga 2029, sehingga tidak lagi diperpanjang setiap tahun. Pada 2025, anggaran disiapkan Rp2 triliun dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar, yang akan diatur melalui revisi peraturan pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Selain itu, insentif PPh 21 DTP untuk industri padat karya—meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit—ditargetkan menjangkau 1,7 juta pekerja dengan anggaran Rp800 miliar yang disediakan pada 2025.

Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah juga direncanakan diperluas pada 2026. Selain pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, cakupan diperluas ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target penerima manfaat mencapai 9,9 juta orang dengan anggaran Rp753 miliar.

Dalam kerangka penyerapan tenaga kerja, pemerintah menyiapkan sejumlah program, antara lain Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru. Program ini diperkirakan menyerap 681 ribu tenaga kerja dengan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025. Program Kampung Nelayan Merah Putih akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang hingga 4.000 titik yang diperkirakan dapat menciptakan 200 ribu lapangan kerja.

Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare diproyeksikan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga menyiapkan modernisasi kapal melalui pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT untuk koperasi maupun pelaku usaha BUMN.

Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru, dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

Airlangga menyebut Kementerian Keuangan juga mengusulkan pembentukan tim akselerasi program prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, serta melibatkan menteri-menteri terkait.

Di sisi kebijakan moneter dan likuiditas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah sejak 12 September 2025 mulai menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Purbaya menegaskan dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan penempatan di bank komersial, dana diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan memperluas ruang penyaluran kredit ke sektor riil.

BNI menyatakan menyambut positif kebijakan penempatan dana tersebut. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menilai langkah ini dapat menambah ruang likuiditas perbankan sehingga fungsi intermediasi dapat lebih optimal untuk pembiayaan sektor produktif. Namun, ia menekankan efektivitas kebijakan bergantung pada aturan teknis dan implementasi regulator, termasuk skema penempatan, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran.

Pemerintah menyatakan rangkaian kebijakan ini ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.