Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika tantangan ekonomi global.
Keputusan tersebut dinilai dapat memberi sinyal positif bagi pelaku pasar dan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan terkait ketersediaan energi di dalam negeri.
Pengamat energi Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai langkah pemerintah menahan harga BBM sebagai strategi untuk meredam inflasi. Menurutnya, kebijakan ini memberikan kepastian di tengah fluktuasi biaya logistik global yang meningkat dan dapat menjadi bantalan bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian. Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir,” ujar Yayan, dikutip Antara, Selasa (31/3).
Yayan menambahkan, penahanan harga BBM turut menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dinilai dapat menekan laju kenaikan harga barang impor yang terdampak kondisi rantai pasok dunia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina sebelum keputusan ditetapkan, dengan fokus pada keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya.
Pemerintah juga menjamin stok BBM nasional berada pada level aman. Masyarakat diminta tidak resah maupun melakukan pembelian berlebihan karena distribusi disebut tetap berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia.
