Pemerintah Kota Mataram membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan tempah dedoro sebagai respons atas kondisi darurat sampah.

Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman menegaskan, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kota. Ia menyampaikan darurat sampah tidak semata menjadi urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 Februari 2026.

Menurut Mujiburrahman, bentuk kontribusi dari perusahaan tidak dibatasi secara kaku dan bersifat fleksibel sesuai kapasitas masing-masing. Perusahaan dipersilakan membangun tempah dedoro secara mandiri atau menyalurkan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan saling melengkapi. Pemerintah kota, kata dia, tidak mematok nilai tertentu untuk kontribusi tersebut dan memberi keleluasaan kepada perusahaan.

Pemkot menilai penanganan sampah melalui pembangunan tempah dedoro cukup efektif untuk mengurangi volume sampah kota, terutama saat Mataram mengalami situasi darurat dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, pemerintah berharap partisipasi aktif dunia usaha dapat mempercepat pemulihan kondisi kota.

“Kita sama-sama saling membantu, pemerintah dan pengusaha, untuk menangani darurat sampah di Kota Mataram,” kata Mujiburrahman.