Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyatakan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) disiapkan untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional yang mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi mengatakan ia telah menerima informasi dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz) bahwa PBNU telah memiliki BUMNU.
“Saya sudah mendapat arahan dari Ketum BPNU dan salah satu Ketua BPNU yaitu Gus Aiz yang kebetulan beliau adalah ketua yang membidangi ekonomi. Beliau mengatakan bahwa NU memiliki namanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU,” kata Herry saat ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis.
Menurut Herry, BUMNU disiapkan untuk menjawab tantangan agar kontribusi warga NU dalam sistem ekonomi nasional dapat diwujudkan secara nyata, terukur, dan berbasis kekuatan anggota. Ia juga menyinggung pernyataan pemerintahan Presiden Prabowo mengenai peluang yang dibuka bagi NU untuk terlibat dalam investasi, menarik investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan jumlah anggota yang disebut mencapai 165 juta orang, Herry menilai NU memiliki potensi ekonomi besar yang dapat dimonetisasi melalui pengelolaan badan usaha secara sistematis, baik untuk kesejahteraan warga maupun kontribusi terhadap ekonomi nasional.
BUMNU, kata dia, diharapkan menjadi wadah utama untuk mengelola berbagai peluang usaha yang dapat memberi manfaat langsung bagi warga NU sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat.
“Jadi saya kira itu adalah satu challenge yang bagus agar kontribusi NU bisa lebih terukur di dalam ekonomi ini. Tentunya ini berbasis dari kekuatan warganya yang luar biasa, membership 165 juta itu luar biasa, dan ini tergantung bagaimana cara kita untuk membuat itu monetize dari sisi ekonomi,” ujarnya.
Herry menambahkan, dalam rapat internal PBNU telah disepakati bahwa BUMNU akan menangani sektor-sektor strategis sesuai kebutuhan nasional dan kekuatan lokal NU, dengan tujuan memastikan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Meski demikian, ia belum menyebutkan kapan BUMNU akan diluncurkan maupun pihak yang akan mengelola badan usaha tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa pengumuman resmi peluncuran BUMNU akan dilakukan dalam waktu dekat seiring komunikasi intensif antara PBNU dan pemerintah terkait sinergi kebijakan serta implementasi program.
“Dalam waktu dekat akan diumumkan. Nanti kita tunggu PBNU untuk mengannounce, karena ini inline dengan komunikasi PBNU dengan pemerintah,” kata Herry.
