Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. dr. Ova Emilia meminta Fakultas Hukum UGM berperan lebih kuat dalam menjawab tantangan tata kelola kebijakan dan perundang-undangan terkait pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia. Permintaan itu disampaikan saat puncak perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-79 dan Rapat Senat Terbuka pada Senin (17/2).
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki dua pertiga wilayah berupa pesisir dan laut dengan potensi sumber daya yang besar. Dalam konteks itu, konsep ekonomi biru dipandang sebagai salah satu sektor kunci bagi masa depan berkelanjutan. Pemerintah juga disebut berkomitmen memperluas lima komoditas unggulan ekspor, yakni udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting, dengan sasaran kesejahteraan 140 juta penduduk wilayah pesisir.
Namun, pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak bagi nelayan dan pelaku usaha masih dinilai menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ova Emilia menekankan perlunya kajian dan riset agar gagasan besar kebijakan ekonomi biru dapat berjalan adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Ia juga menyebut Fakultas Hukum UGM dapat menggandeng mitra internasional dalam kolaborasi strategis di bidang riset, termasuk pengembangan pusat keunggulan ekonomi biru sebagai tindak lanjut dari pelatihan Blue Economy. Pada kesempatan yang sama, rektor menyampaikan apresiasi kepada senior, guru besar, dan sivitas akademika Fakultas Hukum atas kontribusi pada Tridharma Perguruan Tinggi, serta berharap Dies Natalis menjadi momentum memperkuat karya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat demi keseimbangan dan keberlanjutan alam.
Dekan Fakultas Hukum UGM Dahliana Hasan menyampaikan bahwa pada usia ke-79 tahun, fakultas terus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul. Ia memaparkan capaian akreditasi, yakni akreditasi unggul untuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, serta lima program studi terakreditasi A dan satu program studi terakreditasi baik.
Dahliana juga menyebut peningkatan peringkat pada World University Ranking by Subject 2024, dari posisi 237 menjadi 217 dunia. Sementara dalam penilaian EduRank untuk bidang liberal arts dan social sciences dengan fokus studi hukum, Fakultas Hukum UGM berada di peringkat kedua nasional dan peringkat ke-126 Asia. Selain itu, jumlah mahasiswa di semua jenjang disebut meningkat tiap tahun, dengan penerimaan mahasiswa pascasarjana yang selalu melebihi target universitas.
Dalam penguatan kualitas dosen, fakultas mendorong keaktifan dosen mengikuti kegiatan dan organisasi di tingkat regional, nasional, dan internasional serta meningkatkan penelitian dan publikasi. Pada 2024 tercatat 60 dosen terlibat dalam 8 organisasi regional, 22 organisasi nasional, 7 organisasi internasional, dan lebih dari 11 kegiatan internasional. Fakultas Hukum UGM juga menerima 245 hibah penelitian dengan capaian 330 publikasi.
Untuk pengembangan tenaga kependidikan, Dahliana menyebut fakultas menyelenggarakan 4.140 jam pelatihan dengan rata-rata 48 jam pelatihan per tenaga kependidikan, melampaui target jam pelatihan yang ditetapkan universitas.
Dahliana menambahkan, Fakultas Hukum UGM membangun patung Dewi Keadilan di halaman depan kampus sebagai lambang prinsip keadilan yang objektif dan tidak memihak. Ia menyebut pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui bantuan hukum berupa konsultasi dan pelayanan pro bono, peninjauan hukum dengan berbagai mitra, serta penyediaan ahli persidangan.
Di bidang kerja sama nasional, Fakultas Hukum UGM menjalin kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi. Beberapa di antaranya kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan institusi, PT Pertamina (Persero) untuk program pelatihan dan pembelajaran ilmu hukum, serta Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Pada tingkat internasional, fakultas bekerja sama dengan Glasgow University untuk Double Degree Program, Turnham Law School untuk Double Degree Program dan data sharing, serta National University of Singapore untuk penyelenggaraan kuliah bersama. Fakultas juga disebut terus mempererat hubungan dengan alumni untuk mendukung persiapan karier mahasiswa.
Puncak Dies Natalis turut diisi orasi ilmiah Guru Besar Perikanan dan Kelautan IPB Prof. Dr. Luky Adrianto, yang pernah mengajukan konsep Blue Economy Development Index (BEDI) sebagai alat ukur keberhasilan implementasi ekonomi biru dan mempresentasikannya dalam International Conference on Ocean Economy and Climate Changes Adaptation pada Mei 2022.
Luky menekankan ekonomi berbasis ekosistem laut sebagai kunci strategis bagi negara kepulauan seperti Indonesia, dengan integrasi ekonomi berbasis laut dan ekosistem manusia yang inklusif. Ia menyebut pengaturan perilaku manusia menjadi kata kunci, sehingga peran hukum dinilai penting, termasuk kebutuhan meningkatkan jumlah pakar hukum yang memahami isu perairan, kelautan, dan kepulauan.
Ia juga menyampaikan Fakultas Hukum memiliki peran dalam perancangan regulasi yang mendukung implementasi ekonomi biru. Luky menilai 13 prinsip transformasi Ocean Governance relevan untuk penyusunan kebijakan hukum kelautan, termasuk perlindungan hak nelayan, regulasi zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan penguatan hukum konservasi maritim. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat, advokasi efektif, dan kebijakan berorientasi keberlanjutan dapat memperbesar manfaat ekonomi biru bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Setelah orasi ilmiah, acara dilanjutkan dengan penyerahan UGM Law School Awards. Tahun ini, Fakultas Hukum memberikan tiga penghargaan: kategori Penegak Keadilan, Alumni Kontributif, dan Pelopor Berkelanjutan. Penghargaan Penegak Keadilan diberikan kepada Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati atas kontribusinya pada penyusunan Kebijakan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan Alumni Kontributif diberikan kepada Triweka Rinanti yang pernah terlibat dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998–2001. Sementara penghargaan Pelopor Berkelanjutan diberikan kepada Komunitas Resan Gunung Kidul, gerakan swadaya yang berfokus pada konservasi sumber daya air berbasis masyarakat.
