JAKARTA – Seminar internasional yang digelar Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” bersama Global Thinkers Institute (GTI) di Jakarta menilai konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel berpotensi mempercepat pergeseran menuju tatanan dunia multipolar. Kesimpulan itu disampaikan meski forum juga menyoroti dampak destruktif dari eskalasi konflik di Timur Tengah.
Seminar yang menghadirkan para duta besar dan pakar internasional tersebut membahas dinamika geopolitik global, mulai dari perkembangan konflik kawasan hingga perubahan keseimbangan kekuatan dunia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menyatakan Rusia konsisten mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons konflik. Ia juga menyampaikan Rusia telah memveto upaya militer AS dan Israel untuk membuka Selat Hormuz. Dalam kesempatan yang sama, Tolchenov menegaskan dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik berkepanjangan di kawasan.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengkritik narasi media internasional terkait konflik. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah menerima informasi yang dinilainya sepihak. Boroujerdi menegaskan Iran merupakan korban agresi, bukan pelaku, serta menyebut tindakan negaranya sebagai penggunaan hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai AS dan Israel melanggar hukum internasional dengan mengabaikan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB serta Resolusi 3314 Majelis Umum PBB.
Direktur GTI, Muhammad Ma’ruf, menilai konflik tersebut bersifat eksistensial bagi Iran, namun sekaligus menandai perubahan besar dalam tatanan global. Menurutnya, sistem dunia yang selama ini didominasi satu kekuatan (unipolar) mulai runtuh dan membuka jalan bagi sistem multipolar. Ia juga menyinggung tokoh seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai simbol pendekatan lama yang dinilai tidak lagi relevan.
Sejumlah pembicara turut menyoroti dimensi ekonomi global. Mereka menilai penguatan kerja sama dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), proyek Koridor Transportasi Utara–Selatan (International North–South Transport Corridor/INSTC), serta upaya de-dollarisasi menjadi indikator pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dinilai memberi dorongan strategis bagi proyek-proyek tersebut dan mempercepat perubahan struktur ekonomi global.
Dalam forum itu, Tim Anderson berpandangan dominasi AS dan Israel mengalami penurunan signifikan di mata dunia. Ia menilai meningkatnya solidaritas global terhadap Iran berpotensi mempercepat kemerdekaan Palestina.
Adapun pakar Mukhtahid Hashem melihat konflik sebagai perebutan kendali atas wilayah strategis yang menghubungkan tiga benua. Ia menyebut pengaruh North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Timur Tengah kian melemah, dan mulai digantikan model perlawanan baru yang berbasis ideologi kemerdekaan kolektif.
Dari Indonesia, Asep Kamaluddin dan Rizki Hikmawan mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip politik luar negeri “bebas aktif”. Keduanya menilai keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Patroli Organisasi Timur Tengah (BOP) secara tidak langsung dapat menempatkan Indonesia dalam kubu tertentu. Mereka mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, seminar menyimpulkan konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, meski menimbulkan penderitaan, dinilai justru mempercepat lahirnya tatanan dunia baru yang lebih multipolar. Perkembangan itu dipandang membuka peluang bagi terciptanya tatanan global yang lebih setara, termasuk dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina.
