Serikat Tani Nasional (STN) memperingatkan praktik yang disebut “serakahnomics” dinilai semakin menggerogoti perekonomian nasional dan membuat posisi petani serta nelayan kian rentan. Peringatan itu disampaikan Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai dalam pembukaan Kongres IX STN di Lapangan Desa Kemitir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Rifai, yang akrab disapa Pai dan berasal dari Masbagik, Lombok Timur, menilai indikator ekonomi yang tampak positif belum cukup menjawab persoalan mendasar masyarakat desa. Menurut dia, data makro yang terlihat baik tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi petani dan nelayan.
“Data itu terlihat baik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” ujar Rifai dalam pidatonya pada Sabtu (15/11).
Rifai menyebut dampak serakahnomics terlihat dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, keterlibatan modal asing dalam pengelolaan tanah dan perairan, serta meluasnya kontrol elite terhadap komoditas pangan. Ia menilai kondisi tersebut membuat ketahanan ekonomi masyarakat desa semakin rapuh.
“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang,” katanya.
STN juga menyoroti meningkatnya konflik agraria yang disebut mencapai 295 kasus sepanjang 2025, mulai dari sengketa dengan perusahaan hingga tumpang tindih administrasi pertanahan. Bagi Rifai, maraknya konflik menjadi sinyal buruknya tata kelola agraria dan minimnya keberpihakan negara kepada petani dan nelayan.
Untuk keluar dari jebakan serakahnomics, STN mendorong perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional. Rifai menekankan penguatan posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, strategi tunda jual, serta akses modal dan teknologi melalui kerja sama dengan bank-bank negara.
Ia juga menegaskan perlunya kehadiran negara secara progresif untuk menghentikan perampasan tanah dan praktik korupsi struktural. “Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Rifai menambahkan, pembangunan tidak semestinya hanya bertumpu pada capaian ekonomi makro. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kedaulatan pangan dan stabilitas harga, sebagai pondasi ekonomi nasional yang inklusif.
Dalam penutup pernyataannya, Rifai kembali menegaskan serakahnomics sebagai ancaman utama jika perubahan tidak dilakukan. “Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa,” tutupnya.
Sejumlah pihak turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Ir. Zulham S. Koto, MBA (PT AGRINAS), Elland Yupa Sobhyatta (Analis Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir), Ayi Firdaus (Perhutanan Sosial), serta Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc. (Direktur Landreform ATR/BPN).
