Industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait isu potensi bahaya bisphenol A (BPA) pada kemasan yang terus menjadi perbincangan. Pemerintah menyatakan terus melakukan langkah perlindungan masyarakat dari potensi risiko tersebut, di tengah kebutuhan air minum yang tinggi dan persoalan sampah kemasan yang berdampak pada lingkungan.
Masih rendahnya layanan air perpipaan
Pakar Sumber Daya Air sekaligus Founder Indonesian Water Institut (IWI), Firdaus Ali, menyoroti konteks kebutuhan AMDK yang tidak terlepas dari kondisi layanan air bersih. Dengan populasi sekitar 274 juta jiwa, layanan penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan disebut baru menjangkau sekitar 21 persen dari total populasi. Selebihnya, masyarakat masih menggunakan sumber air nonpemipaan.
Menurut Firdaus, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait aspek kualitas, keamanan, dan faktor lainnya pada sumber air nonpemipaan. Ia menilai cakupan layanan air bersih perpipaan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain.
Pengawasan AMDK dan kebutuhan harmonisasi regulasi
Firdaus juga menyampaikan pandangannya mengenai tantangan memastikan keamanan terkait BPA pada penggunaan kemasan AMDK. Ia menekankan tidak ada alasan untuk memusuhi plastik, namun persoalan muncul ketika plastik dibuang sembarangan hingga berakhir di sungai atau laut.
Ia memaparkan sejumlah tantangan dalam pengawasan AMDK, antara lain:
- Penataan ulang serta sinkronisasi atau harmonisasi regulasi dan standar AMDK.
- Penataan ulang parameter uji dan metode pengambilan sampel produk AMDK.
- Komunikasi dan edukasi publik secara intensif agar konsumen memahami produk AMDK yang berkualitas dan terdaftar.
- Penataan ulang sistem pelabelan, termasuk informasi kandungan parameter pada kemasan AMDK.
Pemerintah: Isu BPA bersifat global
Dari sisi pengawasan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM, Rita Endang, menyatakan pemerintah terus melakukan perlindungan masyarakat dari potensi bahaya BPA pada AMDK. Ia menegaskan isu BPA bukan hanya isu lokal atau nasional, melainkan sudah menjadi isu internasional.
Rita menyebut sejumlah negara telah meregulasi dan menerapkan pelabelan BPA pada AMDK.
Dampak kemasan AMDK terhadap lingkungan
Kasubdit Tata Kelola Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik, menjelaskan bahwa dampak lingkungan pada akhirnya juga berkaitan dengan kesehatan. Ia menyoroti persoalan sampah kemasan, termasuk kemasan plastik AMDK yang berasal dari minyak bumi.
Menurutnya, eksploitasi minyak bumi meningkat tidak hanya untuk bijih plastik, sementara minyak bumi merupakan sumber daya terbatas dan tidak dapat diperbarui.
Ia juga menyebut jenis kemasan plastik yang umum digunakan pada kemasan makanan, khususnya AMDK, antara lain Polyethylene Terephthalate (PET), High Density Polyethylene (HDPE), Low-Density Polyethylene (LDPE), dan Polycarbonate (PC).
Circular economy dan dorongan desain kemasan
KLHK menilai jumlah kemasan plastik yang diekstraksi dari sumber daya alam lalu didaur ulang kembali menjadi botol minuman masih sangat kecil. Karena itu, Sidik menekankan pentingnya pendekatan circular economy, yakni pendaurulangan plastik menjadi bahan yang kembali berdayaguna dan dinilai menguntungkan secara ekonomi. Ia menyebut sebagian besar kemasan plastik yang kembali dapat didaur ulang merupakan jenis PET.
Untuk menekan dampak lingkungan, KLHK mendorong produsen melakukan langkah-langkah berikut:
- Merancang kemasan minuman agar dapat digunakan ulang, sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan, mencegah sampah, dan menghemat sumber daya alam.
- Merancang kemasan agar mudah didaur ulang. Jika kemasan dirancang sekali pakai, produsen didorong bertanggung jawab menarik kembali kemasan pascaproduksi untuk dijadikan bahan baku kemasan baru.
KLHK juga menekankan pentingnya kemasan daur ulang sebagai pilihan utama, serta mendorong industri kemasan berinovasi mencari jenis kemasan pakai ulang yang bebas BPA. Dalam konteks daur ulang, ukuran kemasan juga dipandang menjadi faktor yang semakin penting.
