Keputusan untuk mudik Lebaran bagi sebagian keluarga kini tidak lagi semata soal tradisi dan kerinduan, tetapi juga hitung-hitungan finansial. Yeni Agustina, ibu rumah tangga asal Sleman, DI Yogyakarta, memilih tidak pulang kampung tahun ini karena menilai biayanya terlalu besar di tengah kebutuhan keluarga yang meningkat.
“Kalau mudik itu juga enggak cukup 10 juta. Mulai dari ongkos tol, bensin, biaya di perjalanan, sampai bagi-bagi ke keluarga,” kata Yeni. Ia menyebut keluarganya sedang memprioritaskan kebutuhan lain, terutama persiapan anak masuk sekolah dan persiapan kelahiran anak kedua.
Yeni juga menyoroti berkurangnya pendapatan bersih yang ia rasakan terjadi bersamaan antara gaji dan THR. “THR dan gaji itu turun secara bersamaan karena kena PPh 21. Potongannya cukup besar, bahkan bisa lebih dari 20%. Itu cukup menguras,” ujarnya.
Dalam perhitungan Yeni, biaya mudik tidak berhenti pada ongkos perjalanan. Ada pengeluaran lain yang kerap menyertai, seperti hampers untuk keluarga besar, salam tempel, baju Lebaran, hingga biaya liburan di kampung halaman. “Kalau kami paksakan, nanti yang nanggung ya kami sendiri. Bukan orang lain,” katanya.
Data Kementerian Perhubungan RI menunjukkan tren penurunan jumlah pemudik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai puncak pada 2024 dengan kisaran 162 hingga 193 juta pemudik, jumlahnya turun menjadi sekitar 154,6 juta pada 2025 dan diproyeksikan kembali menurun menjadi 143,9 juta pada 2026. Penurunan bertahap ini mengindikasikan keputusan seperti yang diambil Yeni mulai menjadi bagian dari kecenderungan yang lebih luas.
Tekanan sosial dan standar “sukses” di kampung halaman
Di tengah kuatnya tradisi mudik, keputusan tidak pulang kerap menimbulkan pertanyaan dari keluarga. “Pasti ada pertanyaan. Kenapa enggak mudik? Ini kan waktunya silaturahmi,” ungkap Yeni.
Menurutnya, mudik juga membawa ekspektasi tertentu, termasuk soal standar keberhasilan perantau. “Sekarang sudah dipengaruhi ekspektasi ekonomi. Memang ketemu keluarga, tapi di situ juga ada perbandingan (antar saudara), soal kesuksesan di perantauan,” ujarnya. Yeni menilai masih ada anggapan tidak tertulis bahwa merantau identik dengan keberhasilan. “Ada yang mengira kalau sudah di rantau itu pasti sukses, tanpa melihat prosesnya seperti apa,” katanya.
Dalam situasi seperti itu, pertemuan keluarga dapat terasa sebagai ruang evaluasi sosial. “Senang sih tetap ketemu keluarga, tapi pasti ada perbandingan kualitas hidup antara satu dengan yang lain. Ada unsur ekonominya,” ujarnya. Ia menambahkan, tekanan ekonomi di perkotaan tidak selalu dipahami oleh kerabat di kampung halaman.
Daya beli melemah dan penyesuaian konsumsi
Isnawati Hidayah, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai penurunan tren mudik berkaitan erat dengan pelemahan daya beli masyarakat. “Penurunan tren mudik tidak bisa dilepaskan dari pelemahan daya beli masyarakat. Ini bukan karena masyarakat tidak ingin bepergian, tetapi karena mereka harus beradaptasi dengan tekanan ekonomi,” ujarnya.
Ia menyebut indikasi tekanan juga terlihat dari sejumlah indikator makro. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh, tetapi lajunya melambat dibanding periode pemulihan pascapandemi. Perlambatan ini menunjukkan kemampuan belanja masyarakat tidak sekuat sebelumnya.
Temuan tersebut sejalan dengan riset SMERU Research Institute pada 2025 yang mencatat kelompok kelas menengah, khususnya menengah bawah, mengalami tekanan paling besar. Kenaikan biaya hidup—terutama pangan dan pendidikan—tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil, sehingga ruang konsumsi rumah tangga menyempit.
“Rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi dengan mengurangi pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan dasar,” tulis SMERU dalam salah satu laporan pemantauan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks ini, mudik dapat dipahami sebagai salah satu pos pengeluaran yang ikut dikurangi. Sejumlah riset pasar juga mencatat kecenderungan “downtrading”, yakni pergeseran konsumsi ke produk yang lebih terjangkau, disertai pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan non-esensial seperti rekreasi dan perjalanan.
Dampak ke daerah dan sinyal bagi kebijakan
Isnawati menilai penurunan mudik tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga mulai terasa di daerah. Mudik, menurutnya, berperan sebagai penggerak ekonomi lokal karena pemudik membawa belanja yang menghidupkan UMKM dan sektor informal.
“Mudik itu bukan hanya mobilitas sosial, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. Ketika orang pulang, mereka membawa spending yang menghidupkan UMKM dan sektor informal,” ujarnya. Karena itu, ketika jumlah pemudik menurun, peredaran uang di daerah ikut berkurang. “Kalau mudik menurun, maka sektor informal seperti pedagang kecil dan jasa lokal akan langsung terdampak karena peredaran uang berkurang,” tambahnya.
Ia menyebut fenomena ini sebagai sinyal peringatan dini bagi pemerintah. “Ini adalah early warning bahwa ada tekanan nyata pada daya beli masyarakat,” ujarnya. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi domestik dengan kontribusi sekitar 52–55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga pelemahan daya beli dinilai dapat berdampak langsung pada perekonomian.
Isnawati juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam merancang kebijakan ketika masyarakat menahan konsumsi. Ia menyoroti program pengadaan pangan skala besar seperti MBG. “Kebijakan yang mendorong pembelian dalam skala besar, seperti dalam program MBG, bisa memicu kenaikan harga di tingkat lokal, meningkatkan biaya distribusi, dan menekan pedagang kecil,” katanya.
Menurutnya, risiko saat ini berasal dari kombinasi kenaikan harga energi, inflasi pangan, dan ketidakpastian global. “Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa semakin melemahkan daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah,” ujarnya. Ia menegaskan, stabilitas konsumsi domestik menjadi kunci di tengah ketidakpastian global. “Kalau daya beli terus tertekan, maka dampaknya tidak hanya pada rumah tangga, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” pungkasnya.
