Dalam sebuah sesi diskusi, Triem memaparkan motivasi dan prioritasnya setelah dicalonkan Komite Front Tanah Air Vietnam Kota Ho Chi Minh untuk maju sebagai calon wakil Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh periode 2026–2031. Ia menekankan bahwa peran wakil rakyat harus menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat sekaligus mendukung lingkungan bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang disebutnya sebagai kekuatan utama ekonomi kota.
Triem menyatakan pencalonan tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, gelar wakil rakyat tidak berarti bila tidak menghasilkan dampak konkret. Ia mengatakan menerima pencalonan dengan orientasi bekerja, bukan membangun citra, serta menegaskan pentingnya mendengar aspirasi pemilih, memberi umpan balik yang jelas, dan menindaklanjuti persoalan hingga tuntas.
Ia juga menyampaikan motivasi utamanya adalah membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Triem menilai lambatnya prosedur, lemahnya koordinasi, serta kurangnya transparansi informasi akan menimbulkan “biaya” yang pertama kali dirasakan warga, kemudian pelaku usaha, dan pada akhirnya memengaruhi daya saing kota. Ia ingin membawa pendekatan manajemen yang menghargai waktu dan mengukur kinerja berdasarkan hasil ke dalam kerja representasi dan pengawasan.
Terkait peran Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh, Triem menilai lembaga tersebut tidak hanya berfungsi menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan pembangunan. Ia menekankan perlunya sistem kebijakan yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi, disertai upaya menghapus hambatan di bidang prosedur, infrastruktur, transformasi digital, dan sumber daya manusia untuk mendukung target penguatan sektor swasta.
Triem menaruh perhatian pada terciptanya lingkungan bisnis yang adil dengan biaya kepatuhan yang wajar, karena hal itu dinilainya penting bagi UKM. Ia turut menyinggung Resolusi 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta yang menekankan terobosan kelembagaan, penguatan rantai pasokan, peningkatan kapasitas endogen, dan integrasi. Menurutnya, wakil rakyat perlu bekerja sama dengan Dewan Rakyat untuk mengatasi hambatan yang berulang, menelusuri akar masalah hingga ke tahap koordinasi, lalu memantau agar perubahan benar-benar terjadi.
Ia menyebut UKM mencakup sekitar 98–98,5% struktur bisnis di Kota Ho Chi Minh, berperan dalam penciptaan lapangan kerja, menjaga vitalitas pasar, dan memberi kontribusi signifikan terhadap daya saing perkotaan. Karena itu, Triem menilai dukungan terhadap UKM bukan sekadar keberpihakan, melainkan investasi bagi pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan ketika UKM berada dalam kondisi baik, rantai pasokan, perdagangan, dan layanan kota akan berjalan lebih lancar.
Dengan latar belakang sebagai eksekutif bisnis, Triem menekankan pentingnya setiap komitmen memiliki mekanisme pelaksanaan, ukuran keberhasilan, dan pihak yang bertanggung jawab. Ia menyamakan kerja wakil rakyat dengan prinsip bisnis yang bertumpu pada reputasi, kualitas, dan efisiensi, dengan “tolak ukur” berupa kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Triem juga menyoroti pendekatan yang ia sebut “memulai dari orang”, yakni berinvestasi pada manusia, membangun budaya berbagi, mendengar, dan empati. Menurutnya, keberlanjutan kota bergantung pada terjaganya kepercayaan sosial yang dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan upaya berkelanjutan dalam menindaklanjuti aspirasi yang sah. Ia menyatakan terbiasa bekerja secara berurutan: mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menemukan hambatan, mengusulkan solusi, dan memantau hasil—pola yang ingin ia terapkan bila terpilih.
Untuk memastikan kedekatan wakil rakyat dengan pemilih tidak berhenti pada kegiatan seremonial, Triem memandang penjangkauan konstituen sebagai proses yang terdiri dari empat langkah: mendengar dan mencatat secara menyeluruh, mengklasifikasikan berdasarkan kewenangan dan urgensi, meneruskan aspirasi ke saluran yang tepat, serta memantau, mendorong, dan memberikan jawaban kepada pemilih. Ia mengusulkan agar setiap aspirasi memiliki “kode pelacakan”, batas waktu tanggapan, dan status penanganan, seperti sistem layanan pelanggan dalam bisnis.
Ia menambahkan pentingnya turun langsung ke lapangan—ke lingkungan permukiman, pabrik, lokasi konstruksi, dan fasilitas layanan—karena banyak persoalan tidak terlihat hanya dari laporan. Menurutnya, hambatan sering muncul pada level paling dasar, seperti perizinan, kendala infrastruktur, atau prosedur yang tumpang tindih, sehingga wakil rakyat perlu melihat masalah di tingkat akar rumput, bukan sekadar di atas kertas.
Jika terpilih, Triem menyatakan akan memprioritaskan isu yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan daya saing kota. Pertama, perbaikan lingkungan bisnis agar lebih transparan, stabil, dan dapat diprediksi sebagai prasyarat UKM berinvestasi dan berkembang. Kedua, penanganan hambatan infrastruktur perkotaan seperti lalu lintas, banjir, ruang hijau, dan perencanaan, karena berpengaruh pada biaya logistik, waktu perjalanan, dan biaya peluang yang menekan produktivitas. Ketiga, peningkatan kualitas layanan publik, termasuk layanan kesehatan primer, pendidikan publik, dan perumahan pekerja untuk menjaga stabilitas dan rasa aman tenaga kerja.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mekanisme dialog reguler antara pemerintah, dunia usaha, dan asosiasi melalui saluran yang tepat sesuai kewenangan. Triem menilai mekanisme tersebut diperlukan agar rekomendasi tidak terhenti ketika melewati banyak tingkatan. Ia juga menyebut peran organisasi sosial-profesional dalam mendukung UKM telah diatur dalam Undang-Undang tentang Dukungan UKM, termasuk mewakili dan melindungi hak yang sah serta berpartisipasi dalam penyusunan dan kritik kebijakan.
