Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kewirausahaan UMKM, Raden Teddy, menilai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap memegang peran besar dalam perekonomian nasional, namun memasuki 2025 akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. UMKM disebut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97%, menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB), serta 15,5% ekspor Indonesia.
Menurut Teddy, UMKM mendominasi struktur pelaku usaha di Indonesia, mencapai 99,99% dari total pengusaha. Jumlah UMKM juga disebut mencapai 64,2 juta dan menjadi yang terbanyak di ASEAN. Meski demikian, kondisi pelaku usaha masih didominasi skala mikro. Ia mencatat 68% usaha mikro memiliki penjualan di bawah Rp50 juta per tahun, sementara 31% usaha mikro mencatat laba bersih di bawah Rp1 juta per bulan.
Dampak pandemi Covid-19 juga masih menjadi catatan. Teddy menyebut penjualan UMKM sempat turun rata-rata 30% dan pelaku usaha kini berupaya bangkit agar penjualan kembali meningkat melalui berbagai langkah.
Memasuki 2025, Teddy menggarisbawahi kekhawatiran sejumlah ekonom terkait kondisi ekonomi Indonesia dan global. Ia merujuk proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,2%. Selain itu, risiko geopolitik dinilai dapat memengaruhi pasar komoditas, serta munculnya peluang perang dagang yang berpotensi berdampak pada tekanan ekonomi. Situasi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk sektor UMKM.
Teddy memetakan enam tantangan utama UMKM pada 2025. Pertama, penurunan daya beli, terutama dari masyarakat kelas menengah, mengingat sekitar 60% konsumsi domestik berasal dari kelompok tersebut. Kedua, melemahnya ekspor akibat menurunnya daya beli global, potensi perang dagang, serta faktor geopolitik. Ketiga, potensi meningkatnya kredit bermasalah (NPL) di perbankan atau lembaga keuangan yang dapat menekan pertumbuhan kredit, khususnya untuk UMKM.
Keempat, perubahan iklim yang dinilai berdampak pada UMKM, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kelima, potensi perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang dapat memicu peningkatan biaya operasional. Keenam, masih lemahnya kompetensi digitalisasi UMKM yang membuat pengembangan usaha belum optimal.
Meski tantangan dinilai tidak ringan, Teddy menekankan UMKM telah teruji tangguh melewati berbagai krisis, termasuk tekanan saat pandemi. Ia menyampaikan lima strategi yang perlu dilakukan pelaku UMKM agar lebih adaptif pada 2025. Strategi tersebut meliputi inovasi usaha sesuai kebutuhan dan target pelanggan, digitalisasi sebagai sarana penjualan disertai konten edukasi untuk membangun loyalitas, pengelolaan keuangan secara bijak melalui efisiensi tanpa menurunkan kualitas, membangun kemitraan untuk memperluas jaringan pasar dan informasi, serta terus belajar mengembangkan kompetensi usaha.
Di sisi peluang, Teddy menilai masih ada ruang pengembangan UMKM pada 2025, baik melalui dorongan internal pelaku usaha maupun dukungan pemerintah dan pihak terkait. Ia menyebut sejumlah program pemerintah melalui Asta Cita berpotensi membuka peluang bagi UMKM, seperti program Makan Bergizi Gratis, program 3 juta rumah murah, serta pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah.
Selain itu, program hilirisasi di berbagai sektor—termasuk pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan—dinilai dapat membuka peran UMKM dalam rantai pasok global. Peluang lain yang disebut adalah alokasi minimal 40% anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM, penyediaan minimal 30% ruang publik untuk UMKM sebagai sarana pengembangan penjualan maupun promosi, serta prioritas pemerintah dalam akselerasi UMKM dan ekonomi digital.
Dengan kombinasi tantangan dan peluang tersebut, Teddy menyatakan pengembangan UMKM tetap optimistis dapat dilakukan pada 2025, sembari menekankan pentingnya adaptasi dan penguatan kapasitas agar ketangguhan UMKM dapat kembali terbukti.
