Perkembangan industri minyak dan gas (migas) di Riau kerap dipandang bukan sekadar cerita ekonomi, melainkan bagian dari perjalanan wilayah yang berkelindan dengan budaya lokal. Sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang masih dimanfaatkan hingga kini menjadi penanda bagaimana industri “emas hitam” turut membentuk wajah Riau.

Dalam catatan sejarah yang dikutip dari buku Ribuan Tahun Sumatera Tengah ~ Sejarah Manusia, Rempah, Timah & Emas Hitam (2016) karya Richard H Hopper, Sultan Syarif Kasim II pernah mengeluhkan kondisi Kesultanan Siak Sri Indrapura ketika melihat Kesultanan Deli maju pesat setelah dilepaskan dari Siak oleh Belanda. Menurut Hopper, Tanah Deli yang semula “tidak punya apa-apa” kemudian berkembang menjadi distrik pertanian ekspor yang sangat kaya di Nusantara.

Padahal, pada masa itu Kerajaan Siak telah menikmati pendapatan dari minyak bumi yang dikelola Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM). Namun, sebagai tuan rumah, Siak disebut hanya menerima bagian berupa empat persen pajak penghasilan buruh minyak yang bekerja di wilayah kesultanan. Hopper menggambarkan kontras tersebut dengan menuliskan bahwa Sultan Deli hidup di istana megah di kota yang indah, sementara Sultan Syarif Kasim II masih berada di perkampungan Siak yang “sama sekali tidak ada jalan raya.”

Dari jalur sungai ke era jalan dan rel

Pada masa Kerajaan Siak, masyarakat mengandalkan empat sungai besar—Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan—sebagai jalur transportasi utama. Memasuki masa penjajahan Belanda dan Jepang, pembangunan jalan dan rel kereta api pada awal abad ke-20 disebut terutama ditujukan untuk mengalirkan sumber daya alam serta para pekerja paksa (romusha).

Sejarah kemudian mencatat Sumatera Tengah—wilayah yang kini menjadi Provinsi Riau—sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Setelah Indonesia merdeka, NPPM berubah nama menjadi Caltex Pacific Oil Company (CPOC), yang menjadi cikal bakal PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Salah satu lapangan yang dikelola adalah Lapangan Minas, yang dikenal menghasilkan minyak berkualitas tinggi, Sumatran Light Sweet Crude Oil, dengan Richard H Hopper disebut sebagai salah satu penemunya.

PT CPI bertindak sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia dan mengelola aset-aset milik negara di industri hulu migas. Operasinya berjalan di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintah—kini diwakili SKK Migas—berdasarkan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC).

Dalam lampiran bukunya, Hopper menuliskan bahwa pada Mei 1973 Caltex mencatat produksi puncak 1 juta barel per hari. Sejak mulai berproduksi pada awal 1950-an, lapangan-lapangan migas di Riau yang dikelola PT CPI disebut telah berkontribusi pada produksi nasional lebih dari 12 miliar barel secara kumulatif, termasuk dari lapangan raksasa Minas.

“Jalan minyak” yang membuka keterisolasian

Salah satu peninggalan yang menonjol dari era kejayaan migas di Riau adalah infrastruktur jalan yang pada masanya dikenal sebagai “jalan minyak.” Kisah tentang jalur ini ditulis Moeslim Roesli dalam buku Nekat Membawa Rahmat, Memoar Seorang Praktisi Humas (2005). Moeslim, tokoh pers di Riau yang pernah menjabat Kepala Perwakilan LKBN Antara Pekanbaru (1963–1968) dan praktisi kehumasan di PT CPI, menceritakan pengalamannya melintasi jalan operasi minyak.

Pada Juli 1964, ia membawa rombongan 40 perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU mengunjungi fasilitas operasi PT CPI di Riau. Mereka menempuh rute Rumbai–Dumai sepanjang 186 kilometer via Minas dan Duri menggunakan dua bus besar buatan Inggris. Jalan tersebut dibuat dari tanah liat yang digaru dan digilas alat berat, lalu dikeraskan dengan semprotan minyak mentah sebagai pengganti aspal.

Dalam memoarnya, Moeslim menggambarkan kondisi jalan saat hujan yang sangat licin, sehingga ban kendaraan harus “dirajut” dengan rantai besi agar tidak selip. Sepanjang perjalanan, ia menyebut belum ada permukiman penduduk atau warung, kecuali di Minas, Kandis, dan Duri.

Mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman) juga mengenang bagaimana mayoritas jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Sumatera Tengah pada waktu itu dirintis oleh PT CPI. Ia mengatakan, di berbagai wilayah—mulai Pekanbaru, Siak, Dumai, Bengkalis, hingga Rohil dan Rohul—jalan dibangun untuk menunjang konsesi pencarian ladang minyak.

Keberadaan jalan minyak disebut sangat membantu mobilitas warga pesisir. Warga dari Bagansiapiapi, Rokan Hilir, misalnya, dapat menggunakan kapal hingga Dumai dan melanjutkan perjalanan darat ke Pekanbaru. Jalur tersebut juga disebut menjadi akses transportasi darat pertama yang menyambungkan Padang, Sumatera Barat, hingga Dumai. Seiring waktu, rute itu masih digunakan dan menjadi bagian dari Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Riau dengan Sumatera Utara.

Andi Rachman mengingat pengalaman pertamanya melintasi jalan minyak ketika masih TK bersama orang tuanya dari Pekanbaru ke Dumai. Ia menyebut antrean kendaraan bisa sangat panjang saat hujan, terutama di pendakian yang tinggi dan curam, karena kendaraan harus bergiliran melintas untuk menghindari selip. Menurutnya, mobil terbalik merupakan hal yang “sudah biasa” pada masa itu.

Pemerhati sejarah dan praktisi kepariwisataan Riau, Iwan Syawal, menjelaskan asal-usul sebutan jalan minyak. Ia menyebut PT CPI mulai membangun jalan dari kawasan administrasi di Rumbai (Pekanbaru) ke area produksi di Minas, Duri, dan Dumai sekitar 1953. Ruas dari Pekanbaru dan Dumai bertemu di Kandis pada 19 Maret 1958, yang kala itu dirayakan Caltex.

Menurut Iwan, kondisi Riau yang masih berupa hutan dan rawa gambut membuat konstruksi jalan mudah anjlok. Untuk mengatasinya, kayu bulat diletakkan melintang di badan jalan, ditimbun tanah, lalu disiram sludge atau residu minyak yang tidak terpakai. Dalam perawatan, lapisan minyak lama dikerok dan disiram kembali dengan yang baru. Metode ini disebut membuat jalan cukup kuat dilintasi truk bertonase besar, termasuk pengangkut minyak mentah.

Pada awalnya jalan tersebut hanya untuk operasional perusahaan, dan sekitar 1960-an dibuka untuk publik. Setelah menjadi jalan nasional, rute Pekanbaru–Dumai dipangkas sekitar 24 kilometer di bagian yang curam. PT CPI kemudian membuat jalan baru khusus operasional yang disebut masih digunakan hingga kini. Iwan juga mengisahkan bahwa di tanjakan bergelombang, sebagian pengendara menyiasati dengan menaiki tanjakan sambil mundur karena tenaga diferensial lebih kuat pada gigi mundur. Jalan minyak baru diaspal pada dekade 1980-an.

Jembatan Siak I dan jejak infrastruktur kota

Peninggalan lain yang kerap disebut adalah Jembatan Siak I di Pekanbaru, yang oleh warga lama dikenal sebagai Jembatan Lekton atau Leton. Andi Rachman mengatakan, sebelum jembatan itu berdiri, PT CPI sempat membangun jembatan apung di Terminal Boom Lama, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, yang menghubungkan ke Kecamatan Rumbai Pesisir. Jembatan apung tersebut dibangun sekitar 1958.

Menurut Andi, jembatan apung itu berupa perahu besi atau ponton yang disambung-sambung, dan bagian tengahnya dapat dibuka saat kapal melintas di Sungai Siak. Terminal PT CPI saat itu berada di Rumbai Pesisir, yang kini beralih fungsi menjadi RSDC (Riau Safety Driving Center). Sisa Terminal Boom Lama disebut berupa sebuah halte di Kampung Bandar yang kini berada di area taman bawah Jembatan Siak IV.

Jembatan apung kemudian tidak digunakan lagi setelah Jembatan Siak I rampung. Pembangunan jembatan sepanjang 350 meter dan lebar 9,3 meter itu memakan waktu sekitar empat tahun, dan diresmikan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 19 April 1977. Jembatan tersebut dibangun oleh PT CPI dengan PT Leighton Indonesia Construction Company sebagai kontraktor pelaksana, perusahaan konstruksi asal Australia.

Andi menilai perawatan infrastruktur yang dibangun perusahaan pada masa itu dilakukan dengan baik karena terkait langsung dengan kepentingan produksi. Ia menyebut jembatan yang dibangun masih bertahan dan manfaatnya masih dirasakan masyarakat.

Andi juga menyampaikan dugaan bahwa PT CPI kemungkinan berperan dalam pembangunan awal Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau pada awal 1960-an. Ia mendasarkan dugaan itu pada pola desain jalan dan tata kota di wilayah lama Pekanbaru yang berbentuk blok-blok persegi, yang menurutnya mirip gaya kota di Amerika. Ia menyebut hanya dua kota di Indonesia yang memiliki pola serupa: Pekanbaru dan Palangkaraya.

Perintisan fasilitas pendidikan

Jejak industri migas di Riau juga terlihat pada sektor pendidikan. Salah satu tonggaknya adalah penyerahan bangunan SMA pertama di Pekanbaru pada 8 Oktober 1957, yang kini dikenal sebagai SMA Negeri 1 Pekanbaru. Sekolah ini kemudian tumbuh menjadi salah satu sekolah favorit dan disebut telah melahirkan banyak tokoh masyarakat serta pemerintahan di Riau.

Selain itu, PT CPI disebut bermitra dengan pemerintah daerah dalam pendirian ratusan sekolah SD, SMP, dan SMA di Riau, termasuk pembangunan SMK negeri pertama di Kecamatan Kandis dan Tapung.

Di tingkat pendidikan tinggi, pendirian Politeknik Caltex Riau (PCR) disebut menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja. PCR, yang merupakan politeknik pertama di Riau, resmi beroperasi pada 2001 atas prakarsa Pemerintah Provinsi Riau dan PT CPI melalui anggaran pembangunan yang disetujui Pertamina-BPPKA (kini SKK Migas).

PCR menawarkan program akademik yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja di dunia industri dan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, PCR disebut dinobatkan sebagai politeknik swasta terbaik di Indonesia, dengan lulusan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan sekitar 27 negara.

Rangkaian cerita tentang jalan, jembatan, hingga sekolah dan politeknik menunjukkan bagaimana industri migas meninggalkan warisan yang melampaui urusan produksi. Sejumlah peninggalan itu masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Riau hingga kini.