Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sejak 2009, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program.
Realisasi anggaran pendidikan pada 2024 mencapai Rp550,4 triliun. Angka ini meningkat dibanding 2023 yang sebesar Rp513,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, belanja pendidikan tersebut menjangkau penerima manfaat langsung, di antaranya 21,1 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, pembangunan atau rehabilitasi 310 unit madrasah dan sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta 58.597 mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemerintah menyatakan dana APBN dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan 2024 juga disebut meningkat 7,2%, terutama didorong kenaikan anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Melalui TKD, terdapat dukungan pendanaan untuk PPPK Guru dan kebijakan kenaikan gaji 8% pada 2024. Selain itu, ada dukungan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 guru di daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan juga disalurkan antara lain untuk sekolah atau kampus sebesar Rp30,5 triliun, termasuk untuk pembangunan atau rehabilitasi 65.747 sekolah guna mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pembiayaan langganan daya dan jasa. Selain itu, anggaran pendidikan untuk guru dan dosen mencapai Rp244,6 triliun yang mencakup komponen gaji, tunjangan, TPG, dan Tamsil bagi 1,6 juta guru. Pemerintah juga mengalokasikan Rp169,8 miliar untuk 137 museum melalui BOP Museum dan Taman Budaya, serta Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun.
Sejumlah program yang disebut menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan antara lain PIP, Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk Papua, Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi, BOS, KIP Kuliah yang berjalan sejak 2020 (sebelumnya Beasiswa Bidikmisi), serta beasiswa LPDP.
Di tingkat satuan pendidikan, pemanfaatan dana BOS antara lain dilakukan SMAN 58 Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur. Kepala SMAN 58 Jakarta, Diah Kurniawati, menyebut dana BOS digunakan untuk kebutuhan seperti pembelian buku pelajaran, peralatan alat tulis kantor, peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar, perawatan ruang kelas, hingga pengadaan komputer dan teknologi digital di sekolah.
Selain BOS, sejumlah siswa di sekolah tersebut juga tercatat sebagai penerima PIP, antara lain Nasyilla Deviana Ibrahim, David Sibarani, dan Alban Darrel Ibnu Jalalludin. Mereka menyatakan bantuan PIP membantu memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku, sepatu, tas, dan perlengkapan lainnya. Nasyilla mengaku terbantu oleh bantuan tersebut dan berharap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta berkesempatan memperoleh KIP Kuliah.
Diah Kurniawati menilai bantuan PIP bermanfaat bagi siswa dan orang tua, serta berharap dukungan serupa dapat berlanjut ketika siswa melanjutkan pendidikan tinggi. PIP sendiri merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar dapat membiayai pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, termasuk melalui jalur formal maupun nonformal seperti Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus. Program ini juga ditujukan untuk mencegah risiko putus sekolah dan meringankan biaya personal pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Meski berbagai program berjalan, pemerintah menilai penguatan kualitas SDM masih menghadapi tantangan. Data Human Development Indeks (HDI) UNDP 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 191 negara. Selain itu, skor PISA Indonesia disebut masih di bawah rata-rata OECD dan ASEAN-5, serta Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi usia 19–24 tahun masih tertinggal dibanding negara pembanding.
Memasuki 2025, pemerintah menyatakan tetap fokus pada pembangunan SDM melalui pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan MBG bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, peningkatan gizi anak sekolah diharapkan mendukung SDM yang sehat dan produktif.
Isa menyebut beberapa program unggulan jangka pendek pada 2025 mencakup makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, pelayanan kesehatan gratis, serta peningkatan pemberdayaan atau permodalan. Program MBG dirancang untuk peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, dari prasekolah hingga menengah, baik sekolah umum maupun keagamaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak usia sekolah, mendorong kehadiran siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi absensi atau putus sekolah, serta berdampak positif pada kesehatan dan prestasi akademis.
Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan ditetapkan Rp724,26 triliun atau setara 20% dari belanja negara. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, TKD, dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Porsi belanja pemerintah pusat untuk pendidikan mencapai Rp297,17 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.
Pemerintah menyatakan upaya memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan akan terus dilakukan agar layanan pendidikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif melalui transformasi menuju masyarakat modern dan sejahtera.
