BERITA TERKINI
AS Bombardir Tiga Situs Nuklir Iran, Ekonom Nilai Indonesia Berisiko Hadapi Tekanan Fiskal, Moneter, dan Sosial

AS Bombardir Tiga Situs Nuklir Iran, Ekonom Nilai Indonesia Berisiko Hadapi Tekanan Fiskal, Moneter, dan Sosial

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan udara AS telah menjatuhkan bom ke tiga situs nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Serangan ini menandai aksi militer langsung pertama AS ke wilayah Iran dalam upaya melemahkan program nuklir Teheran.

Langkah tersebut menjadi babak baru eskalasi konflik yang sebelumnya melibatkan Israel dan Iran. Sebelumnya, Iran telah diserang Israel selama sepekan dalam Operasi Rising Lion. Dengan serangan terbaru ini, AS tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi tampil sebagai pelaku langsung.

Trump mengumumkan serangan itu melalui media sosial. “Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap tiga lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan,” tulisnya. Dalam unggahan berikutnya, Trump menyebut momen tersebut sebagai “bersejarah” bagi Amerika Serikat, Israel, dan dunia, serta menyatakan Iran harus memilih untuk mengakhiri perang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut positif langkah tersebut. Dalam pesan video, Netanyahu menyebut serangan itu sebagai “keputusan berani” yang akan “mengubah sejarah,” serta memuji kekuatan AS yang menurutnya mampu melakukan hal yang tidak sanggup dilakukan negara lain.

Di Indonesia, ekonom dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai dampak serangan AS ke Iran tidak bisa dianggap enteng. Ia memperkirakan Indonesia berpotensi terdampak dalam tiga level sekaligus: fiskal, moneter, dan sosial.

Pertama, ia menilai lonjakan harga energi dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG berisiko meningkat tajam. Bila tidak diimbangi penerimaan baru, defisit dinilai dapat melebar.

Kedua, ia memperkirakan inflasi yang dipicu kenaikan harga impor energi dan pangan dapat menggerus nilai tukar rupiah. Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia disebut berpeluang terdorong untuk menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah beban dunia usaha.

Ketiga, ia menyoroti potensi tekanan sosial akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menilai kondisi itu dapat memicu keresahan publik, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

Achmad mendorong agar Indonesia tidak bersikap pasif. Ia menyarankan pemerintah segera merumuskan respons diplomatik dan kebijakan ekonomi yang antisipatif, termasuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor serta mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Ia juga menekankan pentingnya Indonesia bersuara di forum internasional untuk mendorong penghentian eskalasi konflik.