Bank Dunia mengingatkan Indonesia terkait kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terbaru di tengah perlambatan ekonomi global. Dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,3% pada 2025, turun dari perkiraan sebelumnya 2,7%.
Bank Dunia menilai meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan berpotensi menekan laju pertumbuhan global menjadi yang paling lambat sejak 2008, di luar periode resesi global. Situasi tersebut disebut turut mendorong pemangkasan proyeksi pertumbuhan di hampir 70% negara di berbagai kawasan dan kelompok pendapatan.
Untuk Indonesia, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% pada 2025. Angka ini sama dengan proyeksi dalam Regional Economic Update 2025 yang dirilis 25 April, namun lebih rendah dibanding proyeksi awal tahun (Januari) sebesar 5,1%. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan 2026 sebesar 4,8%, juga di bawah proyeksi Januari yang sebesar 5,1%.
Selain proyeksi pertumbuhan, laporan tersebut menyoroti empat isu yang dinilai penting bagi Indonesia, yakni pergerakan nilai tukar rupiah, arah kebijakan fiskal, risiko perdagangan global, serta kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).
Tekanan pada rupiah
Bank Dunia menekankan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi terutama pada awal April 2025. Menurut Bank Dunia, tekanan pada rupiah saat itu tidak hanya dipicu perang tarif dagang yang digencarkan Presiden AS Donald Trump, tetapi juga dipengaruhi ketidakpastian kebijakan di dalam negeri.
Dalam laporan GEP Juni 2025, Bank Dunia menyebut mata uang Indonesia yang sudah tertekan oleh ketidakpastian kebijakan domestik sempat jatuh ke level terendah yang pernah tercatat pada awal April. Di tingkat kawasan, Bank Dunia mencatat pengetatan kondisi pasar keuangan setelah pengumuman tarif AS yang lebih tinggi pada April, yang disertai penurunan harga ekuitas dan depresiasi mata uang terhadap dolar AS di tengah arus keluar modal.
Data Refinitiv menunjukkan rupiah sempat menyentuh Rp16.860 per dolar AS pada 9 April 2025.
Kebijakan fiskal dan stimulus
Bank Dunia juga mencermati kebijakan fiskal Indonesia. Laporan tersebut menyebut sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diperkirakan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal seperti belanja sosial dan investasi publik. Namun, Bank Dunia mengingatkan dampak makroekonomi penuh dari hambatan perdagangan yang lebih tinggi masih sulit diprediksi dan dapat menekan pertumbuhan.
Dalam konteks domestik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah merumuskan insentif ekonomi untuk kuartal II-2025 guna menjaga daya beli dan menggerakkan perekonomian, terutama selama libur sekolah Juni–Juli 2025. Salah satu langkahnya adalah diskon berbagai moda transportasi yang didanai APBN untuk mendorong perjalanan dalam negeri, dengan alokasi anggaran Rp0,94 triliun.
Program tersebut disebut menjadi bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang juga mencakup insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Total nilai lima stimulus itu mencapai Rp24,44 triliun, dengan tujuan melindungi daya beli kelompok menengah ke bawah dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko perlambatan akibat tekanan global.
Risiko perdagangan global terhadap ekspor
Bank Dunia menilai Indonesia termasuk kawasan yang rentan terhadap ketegangan dagang global dan perubahan kebijakan perdagangan karena tingkat keterbukaan perdagangannya. Dampak negatif dari tarif tinggi, gejolak geopolitik, serta kondisi keuangan global yang ketat disebut menjadi risiko utama bagi pertumbuhan.
Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan melambat pada 2025 seiring meningkatnya ketegangan perdagangan global, terutama setelah AS mengumumkan kenaikan tarif impor pada April 2025. Ketidakpastian kebijakan dinilai menekan kepercayaan pelaku usaha dan meredam arus perdagangan serta investasi. Pelemahan permintaan eksternal dari negara maju dan China juga disebut menekan prospek ekspor Indonesia.
Meski ekspor sempat terdorong pada awal tahun akibat percepatan pengiriman sebelum tarif baru berlaku, tren perlambatan disebut terlihat pada Maret 2025. Nilai ekspor barang Indonesia dalam dolar AS juga digambarkan menunjukkan tren menurun, beriringan dengan tekanan pada rupiah.
Bank Dunia mencatat nilai tukar dan harga aset mulai pulih setelah penundaan sebagian tarif oleh AS dan China. Namun ke depan, ekspor Indonesia masih menghadapi risiko, termasuk potensi kenaikan tarif lanjutan, pelemahan permintaan global yang berlanjut, serta kompetisi harga akibat kemungkinan pengalihan ekspor dari negara seperti China ke pasar alternatif.
Penurunan suku bunga BI
Isu terakhir yang disoroti adalah kebijakan suku bunga BI. Bank Dunia mencatat BI telah menurunkan suku bunga acuan dua kali pada 2025, masing-masing 25 basis poin pada Januari dan Mei, dari 6% menjadi 5,5%.
BI disebut termasuk di antara beberapa bank sentral di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memangkas suku bunga untuk mendukung pertumbuhan dan meredam dampak hambatan perdagangan global serta ketidakpastian kebijakan. Kebijakan moneter yang lebih akomodatif itu didukung kondisi inflasi yang relatif rendah.
Bank Dunia menyebut inflasi konsumen di sebagian besar negara kawasan, termasuk Indonesia, tetap terkendali karena penurunan harga komoditas global, lemahnya tekanan permintaan domestik, dan dalam beberapa kasus adanya kontrol harga. Dengan inflasi diperkirakan tetap berada di bawah target yang diturunkan menjadi 2% pada 2025, BI dinilai memiliki ruang untuk melonggarkan suku bunga guna mendorong konsumsi dan investasi.
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan risiko depresiasi nilai tukar dan arus keluar modal tetap menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan berikutnya.
