YOGYAKARTA — Bank Indonesia (BI) mendorong percepatan transformasi sistem pembayaran nasional ke era digital melalui sejumlah inisiatif, mulai dari penguatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengembangan pembayaran lintas negara, hingga peluncuran fitur berbasis Near Field Communication (NFC). Di saat yang sama, BI menegaskan pentingnya keamanan karena ancaman kejahatan siber dinilai semakin kompleks dan masif.
Hal itu disampaikan A Sangga dari Unit Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan (UKSPPUR) Bank Indonesia Tegal dalam Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Tahun 2025 di Ballroom Queen of The South Resort, Gunung Kidul, Yogyakarta, Senin malam (21/7/2025).
Menurut Sangga, transformasi sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. “Ketiganya harus berjalan seiring,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS menjadi salah satu instrumen utama dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Hingga akhir 2024, BI menargetkan 55 juta pengguna QRIS dan 35 juta merchant terdaftar, dengan mayoritas berasal dari sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Untuk mendukung pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, BI menetapkan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp500 ribu di merchant usaha mikro. Kebijakan tersebut efektif berlaku mulai 1 Desember 2024 dan diharapkan menjadi insentif untuk memperkuat daya beli sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi di tingkat akar rumput.
“Pendekatan ini bukan hanya efisien, tapi juga inklusif. Kita ingin UMKM tidak hanya jadi objek, tetapi juga subjek dalam revolusi digital,” kata Sangga.
Selain penguatan di dalam negeri, BI juga mengembangkan QRIS Antarnegara. Melalui skema ini, konsumen Indonesia dapat bertransaksi di Malaysia, Thailand, dan Singapura menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Sistem tersebut juga bersifat dua arah, sehingga wisatawan dari negara-negara tersebut dapat membayar di Indonesia dengan aplikasi mereka.
Sangga menyebut inisiatif lintas batas itu sebagai bagian dari digitalisasi yang diharapkan berdampak langsung bagi pelaku UMKM, terutama dalam memperluas akses pasar. “Produk kita bisa dinikmati oleh konsumen luar negeri dengan cara yang cepat dan praktis,” ujarnya.
BI juga memperkenalkan QRIS Tap berbasis NFC yang diperkenalkan dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024. Teknologi ini ditujukan untuk kebutuhan transaksi cepat dan massal, seperti transportasi, parkir, dan ritel modern, dengan mekanisme sentuhan pada perangkat NFC agar transaksi berlangsung dalam hitungan detik.
Di tengah perluasan inovasi tersebut, BI mengingatkan adanya risiko kejahatan digital yang menyertai. Modus seperti phishing, spoofing, rekayasa sosial (social engineering), hingga penyalahgunaan QRIS di ruang publik disebut sebagai ancaman yang perlu diantisipasi.
Untuk meningkatkan kewaspadaan publik, BI menginisiasi kampanye PeKA (Peduli, Kenali, Adukan) sebagai gerakan edukasi literasi digital. Melalui kampanye ini, masyarakat didorong untuk mengenali risiko dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Saluran pengaduan dapat diakses melalui cekrekening.id, aduannomor.id, serta Call Center BI Bicara 131.
“Literasi digital itu bukan sekadar bisa pakai aplikasi. Yang lebih penting adalah paham risikonya, dan tahu harus berbuat apa ketika jadi korban. Di sinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Sangga.
Dengan roadmap digitalisasi yang terus berkembang, BI menempatkan penguatan keamanan siber sebagai fondasi. Langkah ini disebut sejalan dengan arah kebijakan transformasi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang menekankan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam ekosistem terintegrasi.
Sangga berharap transformasi tersebut dapat membentuk sistem pembayaran nasional yang modern, cepat, dan tangguh menghadapi ancaman digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Kami percaya, masa depan sistem pembayaran Indonesia adalah digital. Tapi digitalisasi itu harus inklusif, aman, dan berkelanjutan,” tutupnya.
