Jakarta — Bank Indonesia (BI) menegaskan perlunya memperkuat resiliensi sistem pembayaran nasional seiring meningkatnya transaksi digital dan makin kompleksnya tantangan keamanan siber. Penguatan ini dinilai penting agar ekosistem pembayaran digital tetap aman dan berkelanjutan.
Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldi, mengatakan arah kebijakan BI ke depan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, regulasi, dan pengawasan. Menurutnya, isu yang dihadapi tidak hanya terkait keamanan (security), melainkan resiliensi yang mencakup ketahanan sistem dari berbagai risiko akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya interkoneksi.
“Isunya bukan sekadar security, tapi resiliensi. Resiliensi punya makna lebih luas, mencakup ketahanan sistem dari berbagai risiko yang mungkin muncul seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya interkoneksi,” ujar Ryan dalam Members Meeting ATM Bersama 2025 bertajuk “Boderless Connectivity: Strengthening Trust in Digital Transaction” yang diselenggarakan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (19/9).
Ryan mencatat, dalam lima tahun terakhir digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Sejumlah inovasi seperti QRIS dan real-time payment melalui BI-FAST disebut menjadi bukti transformasi tersebut.
Ke depan, volume transaksi digital diperkirakan meningkat tajam. Ryan menyebut jumlah transaksi digital diproyeksikan mencapai 147,3 miliar transaksi pada tahun-tahun mendatang, atau naik empat kali lipat dibandingkan akhir 2024. Ia menekankan bahwa tantangan yang muncul terutama terkait lonjakan volume, bukan semata nilai transaksi.
“Volume transaksi digital diperkirakan akan meningkat hingga 147,3 miliar transaksi pada tahun-tahun mendatang, naik empat kali lipat dibandingkan akhir 2024. Ini bukan soal nilai, tapi volume, dan itu artinya tantangannya semakin kompleks,” katanya.
Menurut Ryan, pendorong pertumbuhan transaksi digital antara lain demografi muda, inovasi teknologi yang berkelanjutan, serta interkoneksi antarlembaga keuangan yang semakin kuat, baik antara bank besar dan kecil maupun antara bank dan lembaga non-bank.
Namun, BI juga mencermati munculnya risiko baru, termasuk ketidakseimbangan antara laju inovasi dan kesiapan sistem dalam menghadapi ancaman keamanan. Ryan menggambarkan situasi tersebut sebagai kebutuhan untuk menyeimbangkan dorongan percepatan layanan dengan aspek perlindungan.
“Ini soal memainkan gas dan rem. Ingin cepat dan murah, tapi tetap harus aman. Di sistem pembayaran, kita terus-menerus dihadapkan pada trade-off ini,” ujarnya.
Karena itu, Ryan menyoroti pentingnya kolaborasi dengan penyedia teknologi yang memiliki standar keamanan tinggi. Ia menilai aspek keamanan perlu diposisikan sebagai investasi bersama, bukan beban yang ditanggung satu pihak.
“Kita ingin menciptakan sistem pembayaran yang cepat, inklusif, murah, dan aman. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau semua pihak berperan dan berinvestasi secara proporsional,” kata Ryan.
Dalam kesempatan yang sama, Artajasa menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi digital melalui kolaborasi dengan perbankan dan regulator. Sebagai penyedia infrastruktur pembayaran, Artajasa menyebut perannya mencakup penyediaan solusi end-to-end dengan sistem keamanan tinggi, mulai dari deteksi fraud, layanan manajemen pelanggan, hingga pengembangan transaksi lintas batas.
