Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St. Regis, Jakarta. Forum ini mempertemukan para pemimpin ekonomi dunia untuk memperkuat jejaring serta membahas arah perekonomian global.
Konferensi tersebut diikuti sekitar 400 CEO, wirausahawan, dan investor internasional. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal mengenai stabilitas dan arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinannya, sekaligus memperkuat keyakinan pelaku usaha global untuk menanamkan investasi dan tumbuh bersama Indonesia.
Dalam sesi dialog bertajuk “A Meeting of Minds” bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penerapan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan nilai-nilai terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Menurutnya, pendekatan ini dapat mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan nasional.
Presiden Prabowo turut mengutip pandangan ayahnya, begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikusumo, tentang perlunya keseimbangan antara sistem pasar bebas dan nilai-nilai sosial. “Saya bertanya, ‘Ayah, menurut Ayah, sistem ekonomi yang terbaik itu apa?’ dan beliau menjawab, ‘Sebenarnya, sistem ekonomi yang terbaik bagi kita, bagi Indonesia, haruslah sistem ekonomi campuran. Kita harus mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme,’” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara menegaskan kebijakan ekonomi nasional ke depan diarahkan agar kemakmuran tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Dan saya kira sekarang, pemikiran seperti inilah yang akan menjadi arus utama,” imbuhnya.
Presiden Prabowo juga menyoroti dua program prioritas pemerintah sebagai implementasi pemerataan ekonomi, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Desa Nelayan. Ia menyebut MBG sebagai penyediaan makanan bergizi tanpa biaya yang lahir dari pengalamannya selama bertahun-tahun berkampanye. Program ini disebut telah menghadirkan 11.900 dapur yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Selain itu, pemerintah menyatakan komitmen untuk memberdayakan masyarakat pesisir melalui Program Desa Nelayan. “Dalam 80 tahun sejarah Indonesia, belum ada program yang benar-benar efektif untuk memberdayakan komunitas nelayan kami. Dan inilah yang sedang kami coba lakukan,” kata Presiden. Program tersebut mencakup pembangunan dermaga, fasilitas produksi es, cold storage, panel surya, klinik, dan sekolah.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pendapatan nelayan di desa percontohan meningkat hingga 100%. Hingga 2025, disebutkan 65 desa nelayan telah dibangun, dengan target 1.000 desa pada akhir 2026 untuk memberdayakan sekitar delapan juta orang.
Di bidang tata kelola dan penegakan hukum, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi serta menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. “Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung langkah pemerintah, termasuk operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung serta pencabutan konsesi 5 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal. “Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang inklusif, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta menegakkan hukum secara konsisten. Forum internasional ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor global terhadap Indonesia sebagai negara yang stabil, berdaulat, dan terbuka terhadap kemitraan strategis.
