Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Jayapura menggelar audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Kamis (12/3/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan serta memperluas akses pasar modal bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Jayapura.
Audiensi dipimpin Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, bersama jajaran, antara lain Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kepala Bidang Jasa Usaha, Kepala Seksi Teknis, serta staf. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah awal membangun kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan BEI dalam mendorong ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Dalam kesempatan itu, DPM-PTSP Kabupaten Jayapura menyerahkan dokumen rencana program kolaborasi yang memuat tujuh inisiatif utama untuk dijalankan pada 2026. Program pertama adalah sosialisasi pasar modal berupa edukasi dasar mengenai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang menyasar UMKM, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Program kedua adalah Sekolah Pasar Modal Daerah (SPMD), yang dirancang sebagai pelatihan rutin secara daring maupun luring bersama BEI dan perusahaan sekuritas mitra. Program ini diarahkan untuk mencetak investor lokal yang memiliki pengetahuan dan daya saing.
Inisiatif ketiga adalah Klinik Go Public, yakni pendampingan bagi pelaku usaha skala menengah untuk mempersiapkan langkah menuju penawaran saham perdana atau IPO. Pendampingan mencakup penyusunan peta jalan bisnis, kelengkapan legalitas, serta penguatan tata kelola perusahaan.
Selain itu, kedua pihak merencanakan penyelenggaraan Papua Investment Forum sebagai wadah pertemuan pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan untuk membuka peluang pembiayaan serta pengembangan usaha di daerah.
Program berikutnya adalah pengembangan galeri investasi di desa atau kampung, berupa pusat edukasi pasar modal di sekolah, kampus, maupun distrik untuk memperluas jangkauan literasi investasi hingga wilayah terpencil. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, direncanakan pula kampanye investasi aman melalui media sosial, radio, televisi lokal, dan komunitas masyarakat agar publik terhindar dari praktik investasi ilegal.
Program ketujuh adalah pembentukan pojok investasi di layanan publik, berupa booth atau ruang informasi pasar modal di berbagai titik pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi secara langsung.
Melalui audiensi tersebut, DPM-PTSP Kabupaten Jayapura dan BEI Papua menyatakan komitmen memperkuat partisipasi masyarakat dalam pasar modal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan menyusun timeline implementasi program dan membentuk tim teknis kolaborasi untuk memastikan rencana kerja berjalan efektif.
