Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi seiring berjalannya pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan dinamika hubungan dagang Amerika Serikat (AS)–Tiongkok. Pemerintah Indonesia menilai perkembangan tersebut perlu terus dipantau karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasar keuangan, harga komoditas, dan kinerja perekonomian domestik.
Menteri Keuangan menyampaikan, kebijakan suku bunga tinggi di AS dan Eropa ditempuh untuk menahan inflasi pascapandemi. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump mengajukan legislasi stimulus ekonomi dan kebijakan perpajakan yang disebut “One Big Beautiful Bill” untuk mendorong pertumbuhan AS, namun memunculkan kekhawatiran defisit hingga US$3 triliun dalam 10 tahun.
“Legislasi itu masih berjalan. Namun reaksi market sudah kita ikuti dan tentu ini berimbas kepada seluruh dunia karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah negara terbesar di dunia dengan currency dolarnya digunakan dalam transaksi yang cukup luas di seluruh dunia. Jadi ini adalah perkembangan yang harus kita terus hadapi dan kita akan pantau dan waspadai,” ujar Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita Mei 2025 di Kementerian Keuangan.
Di sisi perdagangan, hubungan AS dan Tiongkok masih berada dalam negosiasi. Setelah sempat saling mengenakan tarif tinggi—AS 145% terhadap produk Tiongkok dan Tiongkok 125% terhadap produk AS—keduanya menyepakati penurunan tarif menjadi 30% dan 10%. Meski demikian, negosiasi penuh disebut belum selesai.
“Hubungan Amerika dengan RRT, terutama berkaitan dengan negosiasi dagang dan bagaimana kemungkinan terjadinya kesepakatan di antara kedua negara yang tentu akan mempengaruhi berbagai perkembangan perdagangan dan investasi dunia,” kata Menteri Keuangan.
Dalam Seri Analisis Makroekonomi LPEM FEB UI, ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mencatat meredanya ketegangan AS–Tiongkok turut mendorong arus modal masuk ke pasar saham Indonesia. Ia menulis, pada 14 Mei—hari pertama pasar dibuka setelah libur panjang dan dua hari setelah kesepakatan pengurangan tarif selama periode awal 90 hari—arus masuk mencapai USD0,17 miliar dan meningkat menjadi total USD0,31 miliar pada 14–16 Mei.
Ketidakpastian global juga tercermin pada pergerakan harga komoditas. Harga minyak mentah dunia turun ke sekitar US$65,3 per barel, jauh di bawah asumsi APBN sebesar US$82 per barel. Menteri Keuangan menilai harga minyak sangat dipengaruhi kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi global yang melemah. Komoditas lain seperti batu bara, tembaga, dan nikel juga mengalami fluktuasi yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara.
Nilai tukar rupiah disebut mengalami depresiasi sekitar 1,6% secara year to date hingga akhir April 2025, meski sempat menguat setelah pengumuman penurunan tarif AS–Tiongkok. Riefky menilai penguatan tersebut dipengaruhi meredanya ketegangan dagang, namun belum dapat dipastikan apakah bersifat sementara.
Dari sisi kebijakan moneter global, Federal Reserve mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25–4,50% karena masih melihat risiko inflasi. Sebaliknya, European Central Bank (ECB) dan Bank of England menurunkan suku bunga masing-masing menjadi 2,4% dan 4,25% untuk merespons perlambatan ekonomi. Bank sentral Tiongkok menurunkan suku bunga 10 basis poin dan rasio cadangan wajib bank 50 basis poin sebagai bagian dari stimulus.
Di tengah dinamika tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh 4,87% (yoy). Pemerintah menyebut konsumsi rumah tangga—yang berkontribusi 54,5% terhadap PDB—menjadi penopang utama pertumbuhan.
“Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87 persen tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5 persen dari total GDP kita… relatif stabil di sekitar mendekati 5 persen,” ujar Menteri Keuangan.
Namun Riefky mencatat pertumbuhan 4,87% pada triwulan I 2025 melambat dibanding 5,02% pada triwulan IV 2024. Ia menilai perlambatan terutama didorong melemahnya konsumsi rumah tangga, bahkan ketika terdapat momentum musiman Ramadan yang pada tahun-tahun sebelumnya mendukung konsumsi lebih kuat. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah pertumbuhan PDB selama enam kuartal berturut-turut, yang dapat mengindikasikan pelemahan daya beli karena pertumbuhan pendapatan terbatas atau perubahan perilaku konsumsi.
Inflasi nasional dilaporkan tetap terkendali di 1,95% (yoy), dengan inflasi inti sekitar 2,5%. Menteri Keuangan menekankan inflasi inti mencerminkan inflasi yang didorong permintaan dan menunjukkan aktivitas permintaan masih ada, sementara komponen volatile food disebut relatif stabil 0,64%.
Dari sisi fiskal, APBN hingga kuartal I 2025 mencatat surplus Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB. Pendapatan negara terealisasi sekitar 27% dari target, sedangkan belanja negara sekitar 22,3% dari pagu. Menteri Keuangan menjelaskan surplus terjadi karena realisasi pendapatan bergerak lebih cepat dibanding belanja.
“Kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului… sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22 persen… kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus,” kata Menteri Keuangan.
Meski demikian, pemerintah mengakui sejumlah tantangan, antara lain tekanan dari penurunan harga komoditas terhadap penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Keuangan mencontohkan harga nikel secara year on year turun 10,8%, meski sejak Januari terjadi perbaikan 1,8% namun dalam satu bulan terakhir kembali cenderung turun.
Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I 2025 tumbuh 2,12% (yoy), lebih rendah dibanding 5,03% pada triwulan IV 2024. Riefky menilai perlambatan investasi konsisten dengan pola beberapa tahun terakhir, serta mencerminkan sikap wait and see investor terkait arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo dan pemimpin daerah yang baru terpilih, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Riefky juga memperkirakan surplus perdagangan pada triwulan mendatang menghadapi tantangan. Ia menyinggung risiko dari kemungkinan kembalinya tarif era Trump serta proyeksi pertumbuhan ekspor regional APEC sebesar 0,4%. Ia menilai perbedaan permintaan yang kuat di China dan Uni Eropa dibanding lesunya ekspor ke pasar ASEAN menunjukkan pentingnya diversifikasi basis ekspor Indonesia di luar minyak sawit, batu bara, dan logam dasar. Di sisi lain, impor mesin dan peralatan yang tinggi dinilai menunjukkan investasi domestik berlanjut dan menegaskan urgensi penguatan manufaktur bernilai tambah.
Penciptaan lapangan kerja turut menjadi sorotan. Pemerintah menyebut tambahan lapangan kerja mencapai 3,6 juta, sementara tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Kondisi tersebut membuat jumlah penganggur naik dari 7,2 juta menjadi 7,3 juta, namun tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76%, sedikit turun dibanding 4,82% tahun lalu.
“Tingkat pengangguran terbuka naik dari 7,2 ke 7,3… Kalau dari sisi presentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76 persen, masih sedikit menurun dibandingkan 4,82 persen posisi tahun lalu,” ujar Menteri Keuangan.
Pemerintah menyatakan akan terus mendorong percepatan belanja negara, memperkuat dukungan kebijakan untuk investasi, serta meningkatkan koordinasi pusat dan daerah agar pemanfaatan dana transfer lebih optimal. Di tengah tekanan global, surplus fiskal, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang masih positif dipandang sebagai modal untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ke depan.
