Dunia tengah menghadapi turbulensi ekonomi yang kian kompleks. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, perubahan iklim yang semakin ekstrem, perlambatan ekonomi China, serta tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat menjadi kombinasi faktor yang menekan perekonomian global. Indonesia, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi internasional, ikut merasakan dampaknya.
Di tengah situasi tersebut, arah ekonomi Indonesia menjadi sorotan: apakah mampu bertahan dan mempercepat pertumbuhan, atau justru terseret ketidakpastian global. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan ketahanan, namun pada saat yang sama mengungkap tantangan struktural yang belum terselesaikan.
Ketidakpastian global dipicu antara lain oleh konflik di Timur Tengah (Iran-Israel), perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, serta tensi Amerika Serikat dan Tiongkok dalam isu perdagangan dan teknologi. Kondisi ini turut membuat harga komoditas energi—terutama minyak dan gas—fluktuatif, yang kemudian menekan inflasi di banyak negara berkembang.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,8 persen dari sebelumnya 3,3 persen. Pemangkasan ini dikaitkan dengan perang dagang melalui pengenaan tarif tinggi oleh AS dan negara mitranya, serta ketidakpastian kebijakan publik dari para pemimpin dunia.
Dari sisi moneter global, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 525 basis poin sejak Maret 2022 hingga Juli 2023, lalu menahannya di level 5,25–5,50 persen hingga Agustus 2024. Penurunan dimulai pada September 2024 dan per Juni 2025 berada di kisaran 4,25–4,50 persen. Perubahan suku bunga ini berdampak pada arus modal global yang kembali ke AS, mendorong depresiasi mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Konsekuensinya, beban utang luar negeri dan biaya impor meningkat, sehingga memunculkan risiko inflasi impor (imported inflation).
Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen (year-on-year). Angka ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional. Sektor jasa seperti transportasi, logistik, dan pariwisata mulai pulih, sementara sektor pertambangan—terutama batu bara dan nikel—masih menopang ekspor.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum inklusif. Ketimpangan sektoral dan wilayah masih tinggi, sementara industri manufaktur disebut stagnan. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa transformasi struktural ekonomi belum tercapai.
Tantangan ini relevan dengan target Visi Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan pertumbuhan di kisaran 7–8 persen agar Indonesia masuk kelompok negara maju. Jika momentum percepatan pertumbuhan terlewat, target tersebut dinilai semakin sulit dicapai.
Di sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga—yang selama ini menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB—mulai melemah. Fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli) dipandang mencerminkan penurunan daya beli, terutama pada kelompok menengah ke bawah. Harga pangan yang tinggi, tarif listrik, serta biaya hidup perkotaan membuat masyarakat menahan belanja. Bantuan sosial dinilai membantu dalam jangka pendek, namun belum menyentuh akar persoalan seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah layak.
Dari sisi fiskal, pemerintah menghadapi tekanan pada pendapatan dan belanja. Defisit APBN 2025 diproyeksikan melebar dari target awal Rp616,2 triliun (2,53 persen dari PDB) menjadi Rp662 triliun (2,78 persen dari PDB). Utang juga meningkat, dengan penarikan utang baru sebesar Rp250 triliun sepanjang Januari–Maret 2025. Posisi utang luar negeri per kuartal I 2025 tercatat 430,5 miliar dolar AS (sekitar Rp7.144,6 triliun), dengan rasio utang terhadap PDB 30,6 persen yang masih disebut dalam batas aman, meski ruang fiskal dinilai semakin sempit.
Sejumlah risiko struktural disebut mengintai ekonomi Indonesia. Pertama, deindustrialisasi dini dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Kontribusi industri pengolahan disebut hanya 17,5 persen terhadap PDB, jauh dari standar ideal negara industri yang berada pada kisaran 25–30 persen. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dinilai dapat memicu gelombang PHK dan menghambat upaya naik kelas menjadi negara industri berbasis teknologi.
Kedua, persoalan kualitas SDM dan pengangguran terselubung. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen, namun disebut terdapat banyak lulusan sarjana yang menganggur karena tidak sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, sektor padat karya disebut kekurangan tenaga terampil. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dinilai belum optimal.
Ketiga, ketahanan pangan dan energi yang rapuh. Ketergantungan pada impor pangan strategis seperti gula, gandum, kedelai, dan daging membuat Indonesia rentan ketika terjadi krisis rantai pasok global. Sementara itu, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) disebut berjalan lambat karena kalah bersaing dengan investasi di sektor migas dan batu bara.
Meski demikian, peluang dinilai tetap terbuka. Bonus demografi dan pasar domestik yang besar menjadi modal, dengan jumlah penduduk sekitar 284 juta jiwa dan mayoritas usia produktif. Pemerintah dinilai perlu menjaga daya beli sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Peluang lain datang dari hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Hilirisasi disebut perlu diperluas ke pertanian dan perikanan, tidak hanya pada nikel dan bauksit. Indonesia juga dinilai memiliki peluang menjadi pemain utama dalam sektor baterai, kendaraan listrik, dan energi terbarukan.
Selain itu, digitalisasi ekonomi diproyeksikan meningkat tajam. Ekonomi digital diperkirakan tumbuh empat kali lipat pada 2030 menjadi 210–360 miliar dolar AS, sementara pembayaran digital diproyeksikan meningkat 2,5 kali lipat menjadi 760 miliar dolar AS.
Penguatan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi salah satu peluang. Indonesia berada di peringkat ketiga dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025. Pengembangan ekosistem halal, wisata syariah, perbankan syariah, dan wakaf produktif disebut perlu dipercepat, termasuk penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) agar ekonomi syariah berkembang dari hulu ke hilir.
Dalam peta besar tersebut, ekonomi Indonesia dinilai berada di persimpangan. Jika dikelola cermat, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi kawasan. Namun jika salah langkah, risiko stagnasi bahkan resesi disebut dapat menghantui.
Sejumlah strategi yang disorot meliputi reformasi struktural di bidang industri, pendidikan, perpajakan, dan ketenagakerjaan; transformasi ekonomi dari hulu ke hilir termasuk pelatihan tenaga kerja dan pembangunan kawasan industri hijau; penguatan ketahanan pangan dan energi melalui subsidi strategis, insentif pertanian regeneratif, serta percepatan EBT; diversifikasi mitra dagang dan diplomasi ekonomi ke kawasan nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah; serta penguatan inklusi keuangan dan keadilan ekonomi melalui koperasi modern, perlindungan sosial adaptif, dan optimalisasi dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf.
Di tengah perubahan global yang cepat, ketangguhan ekonomi dinilai bergantung pada kemampuan beradaptasi, keberanian mengambil keputusan strategis, serta pemanfaatan potensi domestik secara berkelanjutan. Indonesia disebut memiliki modal berupa sumber daya alam, bonus demografi, posisi geostrategis, dan pasar besar—namun membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan komitmen bersama untuk menjaga momentum pertumbuhan.
