Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melantik para pakar yang tergabung dalam Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam, 9 Oktober 2025.
Pelantikan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk merumuskan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Dalam susunan anggota yang dilantik, sejumlah Guru Besar dan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) menempati posisi strategis.
Sejumlah nama dari USK yang dilantik antara lain Prof. Dr. Ir. Marwan selaku Rektor USK, Prof. Mujiburrahman, Prof. Herman Fithra, Prof. Ishak Hasan, Prof. Wildan, Prof. Hamdani, Prof. Raja Masbar, dan Prof. Teuku A. Sanny. Selain itu, turut dilantik pula tokoh lainnya seperti Rustam Effendi, Ismail Rasyid, dan Mahdi Al Haris.
Prof. Marwan menyatakan kesiapan USK untuk berkontribusi dalam agenda strategis DEA. Menurutnya, pelibatan akademisi USK secara luas di dewan tersebut merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“Keterlibatan Guru Besar USK di Dewan Ekonomi Aceh ini adalah manifestasi dari visi universitas untuk membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah. Kami siap menyediakan analisis ekonomi berbasis data, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” kata Prof. Marwan.
Ia menambahkan, USK akan berperan aktif dalam menentukan arah sektor unggulan daerah serta memastikan kebijakan ekonomi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah. Ia menyebut DEA akan menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data. Kehadiran para pakar di dalamnya mencerminkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Mualem.
Mualem juga menyoroti perlunya optimalisasi potensi Aceh di sektor pertanian dan perkebunan sebagai prioritas DEA. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, serta sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional.
Acara pelantikan dihadiri anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para kepala SKPA terkait.
