Indonesia dan Amerika Serikat memulai latihan militer bersama Super Garuda Shield pada Senin (25/8) di Jakarta. Latihan yang berlangsung hingga 4 September ini melibatkan total sekitar 6.500 peserta, terdiri dari sekitar 4.100 prajurit Indonesia, 1.300 prajurit AS, serta personel dari negara-negara peserta lainnya.
Selain Indonesia dan AS, latihan ini diikuti 11 negara lain, yakni Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil, Korea Selatan, Belanda, Selandia Baru, Singapura, dan Perancis. Sementara itu, India, Jerman, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kamboja hadir sebagai pengamat.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan latihan tersebut berfokus pada penguatan hubungan regional di tengah situasi global yang dinilainya semakin tidak stabil. Dalam pidato pembukaan yang juga dihadiri Laksamana Samuel Paparo selaku Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Tandyo menekankan pentingnya respons cepat dan tepat terhadap berbagai tantangan.
Paparo menyebut pelaksanaan tahun ini sebagai latihan militer terbesar sepanjang sejarah. Ia mengatakan latihan tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara peserta meningkatkan pencegahan konflik di kawasan. Dalam upacara pembukaan, Paparo juga menyampaikan bahwa latihan itu merupakan upaya mencegah pihak mana pun yang ingin mengubah situasi di lapangan dengan kekerasan, serta memperkuat tekad bersama untuk mempertahankan prinsip kedaulatan.
Rangkaian kegiatan latihan digelar di beberapa lokasi, yakni Jakarta, Bogor, Sumatera Selatan, dan Riau. Programnya mencakup latihan personel, simulasi pertahanan siber, serta pelatihan menembak langsung.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap dinamika keamanan regional, AS dan sejumlah sekutunya seperti Australia menyampaikan kekhawatiran atas agresivitas Cina di Pasifik. Namun Washington menepis anggapan bahwa latihan ini ditujukan kepada Beijing. Paparo menekankan pentingnya latihan dan peningkatan kemampuan bersama secara konsisten, termasuk membangun keterhubungan antarmitra agar dapat bertindak cepat dengan kepercayaan yang terbentuk sebelumnya bila konflik tidak dapat dihindari.
Latihan ini turut memicu kekhawatiran Cina, yang menuduh AS berusaha membangun “NATO Asia” untuk membatasi pengaruh militer dan diplomatik Cina yang kian kuat di kawasan.
Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam pidatonya pada Shangri-La Dialogue summit di Singapura pada akhir Mei 2025 memperingatkan bahwa mencari dukungan militer AS sambil tetap bergantung pada dukungan ekonomi Cina membawa risiko strategis. Ia juga menyatakan Washington memperkuat aliansi militer di Indo-Pasifik untuk menenangkan sekutu yang khawatir terhadap tekanan militer dan ekonomi Cina serta tindakan provokatif di Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Meski aktivitas kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina di wilayah tersebut disebut turut mengganggu Indonesia, Jakarta dinilai tetap berupaya menghindari konfrontasi dan memilih melanjutkan inisiatif ekonomi dengan Cina. Menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Yeta Purnama, pendekatan Indonesia yang menyelesaikan “gesekan” dengan Beijing secara tertutup berkaitan erat dengan skala perdagangan dan investasi Cina dalam perekonomian Indonesia.
CELIOS menyebut pendekatan itu sebagai diplomasi dua jalur. Rakhmat mengatakan, strategi tersebut bertujuan melakukan diversifikasi pertahanan, bukan membangun aliansi. Diversifikasi itu, menurutnya, tampak melalui komitmen Indonesia dalam latihan bersama seperti Super Garuda Shield, pembelian senjata dari AS dan Prancis, serta pengembangan interoperabilitas atau pertukaran informasi. Rakhmat menilai sikap Indonesia yang menolak memihak di tengah meningkatnya ketegangan dan persaingan kawasan dapat menjadi salah satu aset terkuatnya.
