JAKARTA — Di tengah meningkatnya sorotan global terhadap kecerdasan buatan (AI), Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan dorongan pertumbuhan teknologi dengan kebutuhan tata kelola yang aman, adil, dan inklusif bagi publik.
Konteks ini mengemuka setelah penyelenggaraan ASEAN–UK AI Innovation Summit di Kuala Lumpur pekan lalu. Dalam momentum tersebut, Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dengan dukungan Komdigi, merilis laporan berjudul Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues.
Laporan itu memuat hasil dialog lintas sektor mengenai praktik, tantangan, dan peluang pengembangan AI di Indonesia. Dokumen tersebut juga ditujukan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat untuk memahami arah perkembangan teknologi AI.
Chief Growth Officer Think Policy, Florida Andriana, menilai pembahasan AI kerap terlalu teknis, padahal dampaknya sudah masuk ke aktivitas sehari-hari. “Banyak perbincangan soal AI masih terlalu teknis, padahal ini menyentuh hidup sehari-hari: dari rekomendasi belanja, proteksi dari penipuan, sampai bagaimana anak-anak belajar di sekolah,” kata Florida di Jakarta melalui keterangan pers, Rabu (15/10/2025).
Florida menjelaskan, laporan tersebut disusun untuk mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan agar arah pengembangan AI di Indonesia tetap kontekstual, adaptif, serta berlandaskan nilai kemanusiaan.
Selama 2024 hingga 2025, Think Policy melakukan dialog dengan pemangku kepentingan dari enam sektor strategis, yakni e-commerce, keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan. Diskusi lintas sektor ini turut menyoroti isu ketersediaan talenta digital, interoperabilitas kebijakan, serta etika penggunaan data.
Dalam laporannya, Think Policy mengidentifikasi enam fondasi utama untuk memperkuat ekosistem AI nasional. Fondasi tersebut mencakup pemerataan infrastruktur digital; penguatan talenta yang tidak hanya andal secara teknis tetapi juga peka terhadap etika; tata kelola data yang aman dan interoperabel; dukungan terhadap inovasi; kolaborasi lintas sektor; serta penerapan prinsip etika dan inklusivitas di setiap tahap pengembangan AI.
Menurut Florida, kebijakan AI yang baik tidak semata soal aturan, melainkan juga keberanian mendengar pengalaman pengguna dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital. “Alih-alih mendorong adopsi masif tanpa arah, kami menekankan pentingnya eksperimen yang relevan dan siap diterapkan secara luas,” ujarnya.
Dengan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, laporan tersebut diharapkan memperluas literasi publik, mendorong partisipasi bermakna, dan membantu menyiapkan regulasi yang lebih siap menghadapi masa depan ekonomi berbasis data.
Laporan lengkap Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues dapat diunduh melalui tautan https://s.id/AICountryReport.
