Jakarta, 15 Juli 2025 — Indonesia resmi memulai inisiatif Ocean Centre melalui acara yang diselenggarakan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dengan dukungan dan kolaborasi strategis Kementerian PPN/Bappenas. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut setelah inisiatif Ocean Centres diperkenalkan secara global pada Konferensi Laut PBB 2025 di Nice.
Acara tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serikat pekerja, asosiasi, sektor keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diarahkan untuk mendorong ekonomi kelautan yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanti Ruddyard menekankan bahwa isu keamanan laut dan keberlanjutan lingkungan merupakan fondasi pembangunan ekonomi biru Indonesia. Ia menyebut Ocean Centre Indonesia sebagai wadah untuk menyatukan kepakaran dan komitmen lintas sektor dalam kerangka kolaborasi yang konkret.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. T. Sambodo menyoroti peran strategis Indonesia dalam mendorong ekonomi kelautan yang aman dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta menyambut keselarasan Ocean Centres dengan Roadmap Blue Economy RI 2023–2045. Dalam pernyataannya pada Ocean Sustainability Executive Dialogue pada 4 Juni 2025, ia mengajak berbagai pihak untuk mendukung dan terlibat aktif sebagai bagian dari agenda nasional menuju tata kelola kelautan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Ocean Centres merupakan inisiatif jangka panjang dari UN Global Compact’s Ocean Stewardship Coalition (OSC) yang didukung Lloyd’s Register Foundation. Pusat ini dibentuk di tujuh negara—Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina—dengan rancangan yang disesuaikan untuk menjawab tantangan keselamatan di tingkat regional serta mendorong solusi yang dipimpin secara lokal. Hingga kini, Ocean Centre telah diluncurkan di India dan Filipina, disusul Indonesia. Peluncuran di Ghana, Kenya, dan Bangladesh direncanakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2025.
Senior Programme Manager Lloyd’s Register Foundation Dagmara Karbowska menyatakan keselamatan laut merupakan prasyarat bagi ekonomi laut yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan terhadap Ocean Centres mencerminkan komitmen lembaganya untuk membangun kapasitas lokal serta memperkuat ketahanan industri dan komunitas maritim di berbagai negara.
Dari pihak UN Global Compact, Erik Giercksky selaku Head Ocean Stewardship Coalition dan Senior Advisor Ocean Centers menyebut Ocean Centres sebagai platform katalis untuk aksi nyata lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola laut yang adil, aman, dan berkelanjutan. Ia menilai kehadiran pusat ini di Indonesia menjadi bagian penting dari komitmen global untuk mempercepat transformasi maritim.
Inisiatif Ocean Centre di Indonesia berfokus pada empat area aksi utama, yakni perkapalan dan pelabuhan; perikanan tangkap dan budidaya; energi terbarukan lepas pantai; serta keuangan dan investasi. Keempat area ini dipilih berdasarkan kebutuhan strategis nasional dan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.
Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono menekankan pentingnya menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai nilai dasar, bukan semata kewajiban regulatif. Ia menyatakan pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat industri, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil dan berdaya tahan.
Rangkaian peluncuran juga diisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bappenas dan IGCN, deklarasi dukungan dari perusahaan-perusahaan terkemuka, serta diskusi panel dan sesi dialog yang melibatkan pelaku industri, regulator, asosiasi pekerja dan pengusaha, organisasi nonpemerintah, serta akademisi.
Dalam sambutan penutup, President UN Global Compact Network Indonesia Y.W. Junardy menyatakan perubahan sistemik hanya dapat terjadi melalui upaya kolektif dan inklusif. Ia mengajak Champion Companies, Knowledge Partners, Ally Partners, serta lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama menyusun kebijakan, mendukung regulasi, dan memperkuat ekosistem bisnis yang bertanggung jawab.
