Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memaparkan sejumlah inovasi layanan publik di hadapan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam agenda Desk Wawancara dan Verifikasi Lapangan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa pagi (16/9).

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan komitmen institusinya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah One Village One Posbankum, yakni penyediaan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan.

Menurut Maju, program tersebut menghadirkan 3.258 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa/kelurahan di Sumatera Selatan, dengan potensi memperluas akses keadilan bagi lebih dari 8,8 juta masyarakat. Ia menjelaskan, masyarakat dapat menemukan lokasi layanan hukum gratis terdekat dengan mengetik “POSBANKUM” di Google Maps. Inovasi ini juga disebut meraih Rekor MURI atas pembentukan Posbankum 100% di seluruh desa/kelurahan dalam satu provinsi.

Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum Sumsel juga memperkenalkan inovasi Jempol Hukum (Jemput Bola Layanan Hukum di bidang AHU & KI) yang membawa layanan langsung ke masyarakat, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau. Maju menyebut inovasi ini berkontribusi pada peningkatan transaksi layanan Kekayaan Intelektual, dari 1.693 permohonan pada Januari–Juli 2024 menjadi 2.543 permohonan pada periode yang sama di 2025. Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) juga disebut mengalami peningkatan.

Dalam rangkaian verifikasi, TPN Kemenpan RB menggali pelaksanaan reformasi birokrasi, penanganan benturan kepentingan, capaian kinerja layanan hukum, serta efektivitas inovasi pelayanan. Pada peninjauan lapangan, tim turut melihat praktik pelayanan publik dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat.

Salah satu evaluator TPN menyatakan inovasi One Village One Posbankum dan Jempol Hukum dinilai menjawab kebutuhan masyarakat karena layanan hukum yang sebelumnya dianggap jauh kini dapat diakses hingga tingkat desa. TPN juga menekankan bahwa inovasi yang berdampak nyata menjadi poin penting dalam penilaian menuju WBBM, tidak hanya dari sisi sistem, tetapi juga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Maju menegaskan bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih pada 2021 menjadi awal perjalanan perubahan. Ia menyampaikan bahwa upaya selama tiga tahun terakhir ditunjukkan melalui data, inovasi, dan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, serta menyatakan optimisme bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumsel layak meningkat menjadi WBBM.