Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk menjaga dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan seiring dimulainya entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan entry meeting tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agus menyampaikan Kemenperin terus menjaga kualitas serta integritas pengelolaan keuangan negara. Ia mencontohkan, kementeriannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 17 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan amanah yang harus terus dijaga. Ia juga menekankan bahwa ruang perbaikan tetap terbuka. Karena itu, dalam pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025, Kemenperin berkomitmen bersikap kooperatif, terbuka, dan siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK.
Dari sisi tindak lanjut rekomendasi BPK, Kemenperin mencatat telah menyelesaikan 84,67 persen rekomendasi sejak 2005 hingga 2025. Namun Agus menilai angka tersebut belum memuaskan karena target penyelesaian seharusnya berada di atas 90 persen.
Ia menambahkan, percepatan tindak lanjut temuan juga dinilai dapat memperkuat integritas birokrasi. Hingga 2025, sejumlah satuan kerja di lingkungan Kemenperin telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Agus menyebut pembangunan dan penjagaan integritas merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen bersama serta perbaikan terus-menerus. Ia menyatakan optimistis Kemenperin dapat memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam kinerja keuangan, Kemenperin melaporkan realisasi pendapatan pada 2025 melampaui target hingga 116,43 persen. Pada sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp2,09 triliun dengan memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp367,4 miliar.
Realisasi tersebut merupakan konsolidasi laporan keuangan dari 107 satuan kerja pusat dan daerah, termasuk satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Kemenperin juga mencatat peningkatan nilai pendapatan dan aset seiring pengembangan fasilitas pendidikan dan jasa industri di berbagai daerah.
Selain itu, Agus menyampaikan kinerja industri pengolahan pada 2025 kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ia membandingkan, pada 2011 pertumbuhan ekonomi tercatat 6,17 persen sedangkan manufaktur mencapai 6,26 persen. Sementara pada 2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dan industri pengolahan tumbuh 5,30 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menegaskan industri tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus membantah adanya deindustrialisasi di Indonesia.
